Daerah

Dua Caleg PKB di Sumedang Terancam Sanksi Pidana

Dua caleg dari PKB menjadi narasumber sosialisasi anti hoax dalam kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

OPSI.ID, SUMEDANG – Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kabupaten Sumedang akan segera melakukan penelusuran terhadap dua calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diduga telah melakukan pelanggaran pidana Pemilu.
Dua caleg tersebut diketahui merupakan caleg DPRD Kabupaten Sumedang dan caleg DPR RI. Kedua caleg dari PKB tersebut diduga menjadi nara sumber dan diduga telah melakukan kampanye saat kegiatan yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika  (Kemkominfo) di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu 16 Februari 2019.
Ade Sunarya, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumedang mengatakan,
Kami akan melakukan penelusuran atau investigasi atas informasi awal dugaan pelanggaran pemilu ini, ” ucap Ade dihubungi OPSI.ID melalui sambungan selularnya, Minggu 17 Februari 2019.
Menurut Ade, Larangan dalam kampanye menggunakan fasilitas pemerintah sudah jelas, berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf h jo pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta, dan Pasal 547 Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.” tegasnya
Selain itu, ditambahkan Ade, Pasal 548 menyebut, setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3  tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1 Milyar, ” ungkapnya
Sementara, Ketua Panwas Kecamatan Jatinangor,  Obi Haliman mengatakan, kami meminta maaf atas kekurangan pengawasan kami, karena kami sadar kami tidak begitu paripurna dalam melakukan pengawasan di setiap daerah, di setiap Desa, terang Obi, hanya ada satu petugas,  jadi mohon maaf kalau pengawasan kami tidak optimal dan sangat jauh dari keparipurnaan, ” kata dia.
Obi menambahkan, Kami berharap kepada seluruh peserta pemilu, bilamana akan melakukan kegiatan, terlepas itu kegiatan diluar kampanye atau kampanye untuk kooperatif, berkoordinasi dengan Panwascam atau PKD dengan membuat surat pemberitahuan. Hal tersebut, lanjut Obi, Untuk meningkatkan kualitas pemilu yang lebih baik, aman, damai, rukun dan penuh integritas,” kata dia

Penulis:Kiki Andriana

Editor :Redaksi

Sumber :OPSI.ID