MEDAN- Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution terungkap melakukan pemotongan anggaran bencana di postur APBD Pemprov Sumut, sebelum bencana besar terjadi pada 25 November 2025.
Hal itu dibeberkan Pengamat Anggaran dari Fitra Sumut, Elfenda Ananda dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 9 Desember 2025.
Elfenda mengurai, APBD Induk Pemprov Sumut Tahun Anggaran (TA) 2025 total belanja daerah sebesar Rp 13,3 triliun.
Di dalamnya dialokasikan Rp 123,5 miliar sebagai belanja tidak terduga atau BTT. Secara aturan, anggaran itu diperuntukkan bagi belanja bencana alam.
Muncul Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, di mana Pemprov Sumut ketika itu masih dijabat Pj Gubernur Agus Fatoni, terpaksa melakukan pergeseran anggaran hingga sebanyak dua kali.
Belanja daerah menjadi sebesar Rp 13,1 triliun. Berkurang sebesar Rp 138,8 miliar, sebagai konsekuensi berkurangnya penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat.
Sementara, untuk pos belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp 843,1 miliar.
Nah, saat Bobby Nasution dilantik sebagai Gubernur Sumut pada Februari 2025, dia melakukan pergeseran anggaran hingga terbit Perubahan APBD TA 2025 dengan belanja daerah sebesar Rp 12,5 triliun.
Anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang semula Rp 843,1 miliar dipotong menjadi Rp 187 miliar pada Maret 2025, kemudian turun lagi menjadi Rp 180 miliar, lalu Rp 106 miliar pada April 2025.
Dan dalam Rancangan Perubahan APBD yang disahkan September 2025, pos BTT menyusut hingga Rp 98 miliar, atau merosot 88 persen dari angka awal.
"Angka ini turun sebesar Rp 744 miliar dari anggaran BTT di era Pj Gubsu Fatoni, yakni sebesar Rp 843,1 miliar. Dapat disimpulkan BTT atau belanja untuk bencana alam besarnya hanya 0,8 persen dari total belanja daerah. Sungguh ironis pada November 2025 terjadi bencana banjir yang melanda Sumatra Utara," kata Elfenda.
Tak heran, kata Elfenda, Pemprov Sumut gagap menghadapi bencana karena sudah kadung memangkas belanja bencana alam sebesar Rp 744 miliar dari masa Pj Gubernur Agus Fatoni ke Bobby. Sedangkan belanja fungsi lingkungan hidup juga dipangkas dari 0,12 persen menjadi 0,08 persen.
Lebih miris lagi kata dia, belanja bencana untuk tahun 2026 makin turun, yakni hanya Rp 70 miliar.
Biaya Pemulihan Rp 51,82 T
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memperkirakan, biaya pemulihan untuk daerah terdampak bencana di Pulau Sumatra mencapai Rp 51,82 triliun.
Disampaikannya dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 7 Desember 2025 malam.
Di Aceh, estimasi biaya pemulihan mencapai sekitar Rp 25,41 triliun. Di provinsi tersebut, terdapat 37.546 rumah yang mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat.
Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik, seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, dan puskesmas.
Selain itu, sektor pertanian turut terdampak, meliputi lahan tanaman pangan, ternak, sawah, kebun, tambak, serta sejumlah kantor pemerintahan.
Untuk Sumut, pemerintah memerlukan anggaran sekitar Rp 12,8 triliun guna memperbaiki kerusakan yang terjadi.
Angka tersebut kata dia, masih bersifat dinamis dan kemungkinan berubah mengikuti perkembangan penanganan di lapangan.
Sementara untuk Sumatera Barat, kebutuhan pemulihan diperkirakan mencapai Rp 13,52 triliun berdasarkan hitungan awal Kementerian Pekerjaan Umum. []
