LAPAN: 5 Juli Gerhana Bulan Berikut Jadwal Fenomena Alam

Jakarta. Opsi.id

Bulan Juli 2020 ini akan diwarnai dengan sejumlah fenomena astronomi mulai dari gerhana hingga hujan meteor.

Terkait hal ini, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menerangkan, setidaknya ada 16 fenomena alam yang akan menghiasi langit di awal pertengahan 2020.

Berikut jadwal fenomena astronomi selama bulan Juli 2020, dilansir laman resminya.

Konjungsi Inferior Merkurius: 1 Juli

Fenomena ini merupakan pergantian ketampakan Merkurius yang semula dapat terlihat ketika senja, kemudian berubah menjadi ketika fajar. Pada momen ini, LAPAN menyebut posisi Merkurius berada dekat Manzilah Alhena di konstelasi Gemini. Konjungsi inferior Merkurius adalah ketika Matahari, Merkurius, dan Bumi berada pada satu garis lurus. Fase ini terjadi pada pukul 11.44 WIB pada 1 Juli.

Gerhana Bulan Penumbra: 5 Juli

Fenomena gerhana Bulan Penumbra juga akan terjadi pada 5 Juli. Namun, LAPAN mengatakan jika fenomena ini tidak bisa dilihat di Indonesia karena Bulan sudah berada di bawah ufuk.

Gerhana Bulan penumbra kali ini terjadi mulai pukul 10.17.23 WIB hingga 12.52.21 WIB dengan puncak gerhana pada pukul 11.29.51 WIB.

Konjungsi Bulan dan Jupiter: 5-6 Juli

Fenomena ini ini akan terjadi pada tanggal 5-6 Juli. LAPAN menjelaskan jika waktu terbaik untuk mengamati konjungsi Bulan dan Jupiter adalah ketika fajar bahari/nautika, yaitu sekitar jam 05.00 WIB dengan jarak pisah 2 derajat. Saat itu, posisi Jupiter berada di sebelah utara atau kanan Bulan.

Konjungsi Bulan dan Saturnus: 6-7 Juli

Fenomena ini akan terjadi pada tanggal 6-7 Juli. Waktu terbaik untuk menikmati fenomena konjungsi Bulan dan Saturnus adalah ketika keduanya telah terbit di ufuk Barat, yakni pada pukul 19.00 WIB dengan jarak pisah 3 derajat dan posisi Saturnus berada di Barat Daya atau kiri atas Bulan.

Konjungsi Bulan dan Mars: 12 Juli

Fenomena konjungsi Bulan dan Mars akan terjadi pada 12 Juli 2020 pukul 05.48.56 WIB. Dalam waktu ini, Bulan memasuki fase Cembung Akhir dengan jarak 403.726 km dari Bumi. Sedangkan Mars berfase Cembung dengan jarak 112,7 juta km dari Bumi dan 207,2 juta km dari Matahari.

Konjungsi Venus-Aldebaran: 12 Juli

Waktu pengamatan fenomena konjungsi Venus-Aldebaran adalah ketika fajar nautika/bahari, yakni sekitar pukul 05.00 WB dengan jarak pisah 57,7 menit busur atau 0,96 derajat.

Fenomena Apgee Bulan: 13 Juli

Fenomena Apgee Bulan akan terjadi 13 Juli 2020, dengan waktu pengamatan terbaik pukul 02.26.23 WIB. Saat itu, Bulan akan berada pada posisi terjauh dari Bumi, yakni 404.158 km.

Fase Perbani: 13 Juli

Fase perbani akan terjadi bahkan dari pagi hari hingga terbenam ketika tengah hari. Fase Perbani akhir terjadi pada pukul 06.28.51 WIB dan dapat diamati dengan mata telanjang meskipun langit sudah terang. LAPAN menjelaskan Bulan akan terbit ketika tengah malam dan berkulminasi ketika Matahari terbit.

Oposisi Jupiter: 14 Juli

Fenomena ini akan menunjukkan posisi Jupiter, Bumi, dan Matahari berada pada satu garis lurus. Seperti fase bulan purnama, Jupiter dapat terlihat paling terang jika teramati dari Bumi. Puncak oposisi Jupiter terjadi pada pukul 15.03 WIB.

Konjungsi Bulan dan Venus: 17 Juli

Fenomena konjungsi Bulan-Venus ini paling tepat diamati sekitar pukul 05.15 WIB. LAPAN menjelaskan dalam konfigurasi ini, terlihat segitiga siku-suki Bulan-Venus-Adebaran dan membentuk garis lurus terhadap Pleiades yang terletak di barat laut.

Konjungsi Bulan dan Merkurius: 19 Juli

Fenomena ini dapat disaksikan dengan waktu terbaik ketika fajar sipil sekitar pukul 05.30 WIB. Ketika berkonjungsi, Bulan dikabarkan terletak pada jarak 385.000 km dari Bumi dan memasuki fase Sabit Akhir. Sedangkan Merkurius, lanjut Lapan berjarak 117,2 juta km dari Bumi.

Fase Bulan Baru: 21 Juli

Fenomena ini akan terjadi pada pukul 00.32.44 WIB. Kala itu, Bulan berjarak 377.192 km dari pusat. Hilal pada fase Bulan baru dapat diamati dengan menggunakan alat bantu seperti binokular dan teleskop sebelum maupun setelah Matahari terbit.

Oposisi Saturnus: 21 Juli

Fenomena ini akan memperlihatkan bagaimana Saturnus, Bumi, dan Matahari berada pada satu garis lurus atau disebut oposisi Saturnus. Puncak oposisi dikabarkan akan terjadi pada 05.33 WIB dan dapat diamati dari wilayah Indonesia bagian barat selama Matahari belum terbit.

Elongasi Merkurius: 23 Juli

Fenomena ini dapat diamati ketika terbitnya Merkurius sekitar pukul 04.39 WIB hingga terbitnya Matahari. Kala itu, posisi Merkurius berada di dekat Manzilah Alhena di konstelasi Gemini.

Fenomena Perigee Bulan: 24 Juli

Fenomena ini akan menunjukkan posisi terdekat Bulan dari Bumi. Saat itu, Bulan dikabarkan hanya berjarak 368.397 km dari Bumi pada pukul 11.53.38 WIB. Fenomena itu dapat diamati dengan mata telanjang.

Puncak Meteor Delta Aquarid: 28-29 Juli

Hujan meteor akan menutup deretan fenomena astronomi di bulan Juli 2020. Puncak hujan meteor Delta Aquarid akan terjadi pada tanggal 28-29 Juli meski aktif mulai 12 Juli hingga 23 Agustus. Pengamatan terbaik adalah sebelum fajar astronomis atau sekitar pukul 03.00-04.00 waktu setempat.

Ketua ICMI ORSAT Setu : Tugas DPRD harus benar-benar mewakili rakyat, jangan untuk kepentingan segelintir orang atau sekedar pencitraan

Kab.Bekasi,OPSI.ID – Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ( ICMI) Orsat Kecamatan Setu, Carsa Hamdani SH. mengharap anggota DPRD paham tupoksinya sebagai representasi rakyat yang mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan agar bermanfaat untuk kemajuan di daerah.

“Anggota Dewan Harus paham tugas sesuai masing-masing komisi. Jangan sampai wakil rakyat bertindak tanpa mengikuti regulasi demi pencitraan atau malah bingung akan tugas mereka, tegasnya

Salah satu tugas mereka adalah menghimpun dan menyerap aspirasi dari masyarakat secara obyetif dan komperhensif untuk dapat menghasilkan perubahan kondisi yang lebih baik ke masyarakat kata Carsa, pemuda yang bertempat tinggal di Desa Burangkeng ini.

Mengacu pada regulasi, DPRD memiliki beberapa tugas penting yang berhubungan dengan fungsi-fungsi DPRD di dalam pemerintahan. Berikut ini adalah tugas, serta kewenangan yang dimiliki oleh DPRD di dalam sebuah pemerintahan daerah :

Tugas pertama dari lembaga DPRD adalah membentuk peraturan-peraturan daerah yang tentu saja harus dibahas terlebih dahulu dengan pimpinan daerah, misalnya gubernur, walikota, ataupun Bupati. Dengan pembahasan ini, maka diharapkan setiap peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah adalah sebuah peraturan yang memang benar-benar sesuai dengan rakyat dan masyarakat daerah, karena sudah dibahas dan sudah melalui berbagai studi-studi terhadap keinginan dan juga aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat.

Selain membahas mengenai peraturan daerah bersamaan dengan pemimpin daerah, tugas dan juga wewenang dari DPRD adalah melakukan rapat pembahasan RAPBD, yang kemudian nantinya akan disahkan menjadi APBD hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan anggaran yang diajukan ke DPRD adalah rancangan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah terkait.

Hal ini harus dilakukan, karena tanpa adanya pembahasan, maka tentu saja anggaran tersebut tidak akan berguna, dan juga tidak akan terserap sempurna, sehingga nantinya akan menjadi celah-celah bagi kejahatan yang berhubungan dengan penggelapan anggaran.

Selain itu, DPRD juga memiliki tugas dan wewenang untuk menerima atau menolak rancangan anggaran pembelanjaan daerah atau RAPBD yang diajukan kepadanya, sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada.

Tugas dan juga wewenang lainnya dari DPRD adalah melakukan persetujuan dan juga penandatanganan mengenai proses pindah tangan dari asset-asset milik daerah.

DPRD merupakan salah satu lembaga legislative yang memiliki tugas dan juga wewenang untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui RAPBD alias rancangan anggaran pembelanjaan daerah pada periode terkait. Tidak hanya sampai pada proses menyetujui atau tidak menyetujui, DPRD melalui komisi terkait memiliki tugas dan juga wewenang untuk melaksankan pengoperasian APBD yang sudah disetujui sebelumnya.

Misalnya, APBD tentang kesehatan, maka dari itu, DPRD harus melaksanakan pemberian dana untuk dinas kesehatan, sesuai dengan jumlah yang tertera pada APBD, dan juga sesuai dengan kebutuhan dari dinas terkait yang berhubungan dengan kesehatan.

Salah satu fungsi yang sangat penting dari DPRD, yaitu menyerap, menghimpun dan juga meninjaklanjuti aspirasi dari masyarakat.

Sebagai lembaga Negara yang merupakan wakil rakyat, maka dari itu, DPRD wajib dan memiliki tugas untuk mendengarkan aspirasi serta keluhan dan kebutuhan masyarakatnya yang sama dengan tugas dan fungsi MPR. Setelah itu, DPRD sudah sepantasnya memiliki wewenang untuk menghimpun, dan membahas mengenai penindak lanjutan dari aspirasi masyarakat daerah. Hal ini merupakan salah satu tugas utama DPRD sebagai lembaga legislative yang merupakan wakil rakyat, yang merupakan penghubung antara masyarakat atau rakyat daerah biasa dengan pemerintahan.

“Hal ini akan membantu sebuah daerah akan menjadi lebih baik, terutama dalam hal kemajuan pembangunan dan juga kesejahteraan”.

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang
Selain beberapa poin yang sudah dibahas sebelumnya, terdapat banyak lagi tugas dan juga kewenangan dari DPRD. Tugas dan juga kewenangan DPRD ini tercantum dalam perundang-undangan, dan merupakan tugas utama yang penting untuk dilaksanakan oleh anggota yang duduk di kursi DPRD.

Selanjutnya sebagai sebuah lembaga tinggi Negara, DPRD memiliki beberapa fungsi utama, yang tentu saja merupakan bagian dari proses operasional dan proses berjalannya suatu pemerintahan daerah. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari DPRD sebagai lembaga Negara dan wakil rakyat :

Fungsi Legislasi
Fungsi pertama dari DPRD adalah fungsi legilasi. Fungsi legislasi merupakan fungsi dari DPRD yang dicerminkan dari status DPRD sebagai lembaga legislative daerah, seperti provinsi, kotamadya dan juga kabupaten. Yang dimaksud fungsi legislasi ini adalah fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah, yang sudah menjadi tugas dan kewenangan dari DPRD sebagai perwujudan dari DPRD selaku pemegang kekuasaan legislative di daerah-daerah.

Fungsi Anggaran
Fungsi kedua yang merupakan fungsi utama dari DPRD adalah fungsi Anggaran. Sesuai dengan namanya, fungsi anggaran meliputi pembahasan mengenai anggaran belanja dan juga pendapatan daerah. Hal ini dilaksakan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan terhadap rancangan dari APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya fungsi ini, maka DPRD berfungsi untuk menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi megenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah.

Fungsi Pengawasan
Fungsi dari DPRD berikutnya dalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari DPRD, dimana DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD

Dengan tupoksi seperti itu, anggota DPRD harusnya bisa bertindak taktis dan strategis, benar-benar dikaji langkah-langkah yang di lakukannya sehingga adanya DPRD benar-benar hadir untuk masyarakat. Pola Kecendekiawan seorang anggota DPRD harus bisa dibuktikan kepada masyarakat sehingga masyarakat akan pecaya dan bangga memiliki anggota dewan yang kompeten, cerdas, aktif, dan progress di masyarakat namun sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga masyarakat akan menghargai kinerja DPRD.

Hampir Setahun !! Herman Warga Mangunjaya Tinggal di Bekas Kandang Sapi

Kab.Bekasi,OPSI.ID – Berdasarkan informasi dari masyarakat ada salah satu keluarga sangat memprihatinkan tinggal di bekas kandang sapi di wilayah RT.04/RW.06, Dusun 3, Desa.Mangunjaya, Kecamatan.Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.Kamis ( 02/07/2020 ).

Saat awak media meminta penjelasan di lokasi kepada ketua RT.04/RW.06 mengenai keberadaan keluarga tersebut, Sarja Sanjaya, menjelaskan, bahwa dirinya sebagai Ketua Rukun tetangga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi perhatian kepada wargany, seperti salah satu keluarga atas nama Herman ( 55 ) selaku kepala keluarga bersama istri dan 2 anaknya sangat memprihatinkan tinggal di bekas kandang sapi, dirinya terus Komunikasi dan berkoordinasi dari tingkat RW, Dusun Sampai Desa bahkan Camat pun waktu itu sudah melihat langsung kondisi keluarga ini, tuturnya.

“Selama hampir setahun keluarga ini memang benar tinggal di bekas kandang sapi ini, baru bulan kemarin camat tambun selatan memberikan solusi dengan cara mengotrakan rumah kepada keluarga ini di lingkungan sini, akan tetapi dikarenakan kondisi kepala keluarganya sedang mengalami sakit/ cacat fisik yang mengakibatkan orang tersebut buang air ditempat yang menimbulkan bau tak sedap dilingkungan kontrakan tersebut, karena ada komplain ke penghuni lainya sehingga pemilik kontrakan meminta agar mencarikan solusi kepada saya dengan pertimbangan itulah keluarga tersebut kembali menempati bekas kandang sapi ini, terangnya.

Siswanto sebagai kepala Dusun 3 juga menambahkan dirinya sudah berusaha mencari solusi nya dengan berkoodinasi pihak Desa.Mangunjaya, tandasnya.

Hal yang sama dikatakan Sekdes Mangunjaya, Indah laraswati S.A.P, memaparkan, Pihak desa sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan solusi yang terbaik, ucapnya.

“Tapi untuk saat ini pihak desa Mangunjaya terkendala dengan kondisi fisik kepala keluarga tersebut karena mengalami cacat fisik mengakibatkan buang air ditempat yang mengakibatkan bau gak sedap dilingkungan kontrakan yang jelas tadinya Pihak desa sudah memberi bantuan dengan mengontrakan keluarga tersebut, terangnya.

Indah laraswati S.A.P, berharap semoga pihak Dinas Sosial Kabupaten Bekasi agar memberikan solusinya, harapnya.

AWPI Kab.Bekasi Kunjungi Ponpes Fathimiyah

Bekasi,OPSI.ID – Kunjungan DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia ( AWPI ) Kabupaten Bekasi ke Pondok Pesantren Fathimiyah disambut langsung oleh pemilik pesantren yang berlokasi di jalan.Setiawarga 1 No.12, RT.002/RW.002, Jatiranggon, Kecamatan. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat.

DR.KH.Mulyadi Efendi M.A menyampaikan ke tim AWPI bahwa dirinya selain sebagai pendiri pesantren Fathimiyah dirinya juga dipercaya sebagai ketua di Forum Komunikasi Pondok Pesantren ( FKPP ) se-kota Bekasi, dan di forum tersebut dirinya sudah yang ke 4 dari pemimpin sebelumnya dengan masa jabatan 4 tahun, bicara mengenai pesantren Fathimiyah awal berdiri pada tahun 2000 dan hanya masih mempunyai luas tanah 1000 meter kemudian berkembang hingga saat ini menjadi 7000 meter luas tanah beserta bangunannya, jumlah santri saat ini sudah ada 180 orang yang berasal dari berbagai daerah maupun yang ada di sekitar Bekasi, yang kebetulan saat ini sepi karena santri belum kembali normal kegiatan belajar mengajar sesuai protokol kesehatan dimasa pandemik covid, pungkasnya.

” Bagi orang tua yang mampu ingin mendaftarkan anaknya ke pesantren ini hanya membayar 5 juta includ semuanya, dengan materi pembelajaran seperti pengajian kitab kuning, ( madrasah diniyah (MD, madin), sekolah formal MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan sekolah formal MA (Madrasah Aliyah), program intensif bahasa Arab modern danTahfidz Al-Quran (menghafal Al-Quran). dan ada akademi formal bahasa Inggris.

Komitmen mendirikan pesantren ini untuk semua anak berhak mendapatkan pendidikan mau dari orang yang mampu maupun tidak, makanya di pesantren Fathimiyah tidak ada tulisan khusus yatim piatu jadi siapa saja bisa bergabung, bertujuan agar tidak menimbulkan perbedaan antar sesama”, urai, DR.KH.Mulyadi Efendi M.A.

Bicara untuk menutupi kebutuhan operasional di pesantren Fathimiyah, pesantren ini mempunyai tentang kemandirian pangan dengan cara melakukan pemberdayaan lahan yang ada, seperti berkebun, berternak ayam kampung, Budidaya lalat tentara hitam atau black soldier fly (BSF) yang menghasilkan Maggot, mengelola bawang siap saji dan yang sedang digalakkan di pesantren ini penjualan Madu dari sumatra, tuturnya.

“Alhamdulillah, kebutuhan sehari-hari pesantren Fathimiyah dari hasil pemberdayaan tersebut, jadi meskipun santri yang dianggap mampu tetapi menunggak dalam pembayaran iuran pihak pesantren tidak mengejar-ngejar santri tersebut karena pesantren sudah mempunyai usaha yang bertujuaan menutupi semua biaya operasional ditambah lagi pesantren Fathimiyah sudah berdiri koperasi Pesantren, ini dilakukan sekedar untuk ibadah semata”, tegas, DR.KH.Mulyadi Efendi M.A.

Kendala saat ini untuk mengembangkan pemberdayaan hanya kekurangan SDM karena kalau kita fokuskan santri di usaha ini dikawatirkan mengganggu giat belajar mengajar karena kegiatan ini selingan untuk mereka saja agar dapat belajar menciptakan usaha nantinya, jadi kalau ada siapapun orangnya kalau niat ingin bergabung di pesantren Fathimiyah dalam mengembangkan pemberdayaan di persilahkan tapi tujuan utama pastinya ibadah karena ini tempat menuntut ilmu agama, nantinya selain mendapat penghasilan juga mendapat ilmu agama, serta harapan semoga pemerintah dapat melihat dan mendukung pesantren-pesantren yang mandiri, yang pastinya menjaga marwah dari pesantren itu sendiri, Paparnya.

Di lokasi yang sama Ketua Pemberdayaan DPC AWPI Kabupaten Bekasi, Dedeh Pudjawati, mengutarakan mengenai pemberdayaan di pondok pesantren Fathimiyah sangat bagus sekali, apalagi kalau dikerjakan dengan focus yang nantinya dapat menghasilkan uang yg sangat bermanfaat utk anak- anak yang ada di pesantren itu sendiri, selain itu pesantren ini salah satu pesantren yang mandiri sebagai percontohan untuk pesantren yg lain, tuturnya.

Ir.Dahyuyu Yuliati selaku ketua bidang ekonomi, koprasi dan investasi DPC AWPI Kabupaten Bekasi dan juga Ketua Perempuan wirausaha Indonesia ( Perwira ) kota Bekasi menambahkan, keterbatasan financial tidak menjadi halangan di pondok pesantren alfathimiyah ini, untuk membenahi manajemen dan melakukan kegiatan-kegiatan pondok pesantren sudah mampu mandiri karena sudah mempunyai usaha sendiri, tinggal butuh pengembangan modal usaha dan tenaga serta perlunya dukungan dari pemerintah, tandasnya.

Dandim 0509 Pimpin Pemakaman Militer Jenazah Satgas Apter Serda Joko Septino

Bekasi,OPSI.ID – Komandan Kodim (Dandim) 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf Perry Sandhi Sitompul memimpin upacara militer pemakaman jenazah Babinsa Komaril 01 Tambun, Serda Joko Septino di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pedurenan, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Selasa (30/6/2020).

Pembawa rombongan jenazah Mayor Ckm Dani tiba di TPU Pedurenan, sekitar pukul 09.00 WIB diiring sejumlah pelayat baik sanak sodara, teman, tetangga maupun jajaran Korem 051/Wijayakarta yang mengantar personil terbaik ke tempat peristirahatan terakhir.

Almarhum merupakan salah satu dari delapan personil BKO Apter Kodim Persiapan di wilayah Kodam XVIII/Ptm, Kodam XVII/Cendrawasi dan Kodam XVIII/Kasuari.

Menurut Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf. Perry Sandhi Sitompul, Almarhum meninggal dunia saat bertugas sebagai Satgas Aparat Teritorial (Apter) yang sedang dipersiapkan untuk pembentukan Kodim di wilayah Indonesia Timur.

“Almarhum semestinya bertugas di Kodam XVIII/Kasuari. Baru saja tiba pada Minggu (28/6/2020), dan Senin dini hari Almarhum sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan Senin sore, jenazah langsung dikirin ke rumah duka. Dan pagi ini kita makamkan secara kebesaran militer,” kata Dandim.

Dandim mengatakan, Almarhum Serda Joko Septino meninggal dunia karena sakit.

“Tidak ada indikasi-indikasi lain, dan kecelakaan-kecelakaan lain. Namun hasil pemeriksaan dokter, Almarhum meninggal dunia akibat sakit,” kata Dandim.

Direncanakan, Almarhum Serda Joko Septino bertugas selama 1 tahun di wilayah Kodam XVIII/Kasuari. Namun Dandim belum memastikan apakah Almarhum akan dinaikan pangkat luar biasa.

Sekjen ICMI ORDA Kabupaten Bekasi : Pembangunan Pesantren TAQI BOARDING SCHOOL Terus Berjalan

Kab.Bekasi,OPSI.ID – Selasa,30 Juni 2020 ,Sekjen ICMI ORDA Kabupaten Bekasi H Mulyadi Syamsuddin, M.Si menyampaikan, Rencana pembangunan Pesantren untuk mencetak kader Para Penghafal al Qur’an yang beralamat di Kp Jegang, Desa Sukasejati, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi terus berjalan.

Tanah wakaf seluas kurang lebih 5000 meter untuk Pembangunan pesantren sudah masuk tahap perizinan.

Pembangunan Pesantren Tahfidz al Qur’an yang di gagas oleh Wakil Ketua ICMI ORDA Kabupaten Bekasi Ustdz Arifin Nurdin M.Pd sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Taqi Boarding School harus kita apresiasi dan kita support. Apalagi ini menyangkut pembinaan akhlak dan moral bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Di waktu yang sama, saat pengurusan persyaratan pembangunan Pesantren di kantor Desa Sukasejati Cikarang Selatan Ustadz Arifin juga berpesan, di tengah hiruk pikuk perkembangan teknologi dan berkembangnya pola-pola kapitalisme, menuntut urgensifitas pendidikan Islam dalam menghadapi dekadensi moral yang sudah semakin nyata adanya.

‘Kita sebagai pemerhati pendidikan dituntut untuk melakukan trobosan salah satunya pembangunan karakter manusia sejak dini yang berbasis Generasi Qur’ani”ucapnya

Dekadensi moral ini menjadi PR bagi para Aktivis Pendidikan Islam yang mana saat ini sudah terjadi krisis moral disebabkan kurang diimbaginya antara kemajuan Industrialisasi modern dengan kemajuan pendidikan Islam modern yang berkualitas.

Ini yang dikhawatirkan menggeser budaya Bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim.

“Peningkatan karakter Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT menjadi mutlak dan urgent saat ini untuk menjadi benteng masyarakat Kabupaten Bekasi dari pengaruh masuknya budaya luar yang Negatif,”kata Ustadz Arifin mengakhiri pembicaraanya.

Ketua ICMI Orsat Setu mendampingi Bupati Bekasi kunjungan di Desa Burangkeng

Kab.Bekasi,OPSI.ID – Senin, 29 Juni 2020 Ketua ICMI ORSAT Setu, Carsa Hamdani, S.H. menyatakan sukacitanya saat mendampingi Bupati Bekasi H Eka Supria Atmaja, SH, melakukan kunjungan di Desa Burangkeng. Kunjungan tersebut dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami’ Al Ikhlas yang beralamat di Kampung Cinyosog RT 001/RW 001 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

Carsa Hamdani, S.H menyampaikan, kunjungan Bupati Bekasi ini adalah wujud kepedulian dan dukungan terhadap umat lslam di Kabupaten Bekasi, khususnya di Desa Burangkeng. Kepedulian Bupati Bekasi diwujudkan dengan menghadiri dan mensupport pemugaran masjid yang sudah tua dan berumur puluhan tahun. Pemugaran tersebut diharapkan dapat memberikan & meningkatkan kenyamanan serta kekhusyu’an kepada masyarakat Desa Burangkeng dalam beribadah.

Selain itu Bupati Bekasi Eka juga menyampaikan bentuk dukungannya kepada para kaum millenial, agar lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, di tengah-tengah sambutannya.

Kepedulian beliau kepada para pemuda-pemudi Kabupaten Bekasi diwujudkan dengan mengalokasikan beasiswa bagi para penghafal Al Quran untuk melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi dimana saja, beserta tunjangan biaya hidup selama Kuliah.

“Kita butuh para pemuda yang pintar dan benar sesuai dengan tuntunan & ajaran Al Qur’an, karena pemuda seperti itu di butuhkan untuk memajukan Kabupaten Bekasi” kata Eka.

Acara peletakan batu pertama pembangunan masjid Jami Al Ikhlas Desa Burangkeng juga di hadiri oleh Kepala Desa Burangkeng, Camat Setu, Wakapolsek Setu, Ketua DMI Kabupaten Bekasi dan Ketua DKM Masjid Al Ikhlas Desa Burangkeng.

Mulyadi Syamsuddin, M.Si. : Komite Sekolah harus Kreatif, Inovatif dan Kritis, jangan hanya jadi pelengkap

Jakarta,OPSI.ID – Kamis 25 Juni 2020 Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Madrasah Nasional ( FKKSMN) Kabupaten Bekasi Mulyadi Syamsuddin, M.Si menyampaikan, Komite Sekolah itu jangan pasif, jangan hanya jadi pelengkap sekolah/Madrasah saja. Komite sekolah harus bisa memastikan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dengan cara yang kreatif, selalu berinovasi dan pastinya harus kritis terhadap kondisi pendidikan saat ini. Pengawasan kinerja sekolah, serta menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat harus diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh Komite Sekolah tentunya.

Ia mengatakan, Komite Sekolah juga tidak boleh sembarangan dibentuk. Pembentukan Komite Sekolah harus mengikuti ketentuan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Ada satu ketentuan baru yang diatur dalam Permendikbud tersebut, yaitu anggota Komite Sekolah tidak boleh terdiri dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan.

Anggota Komite Sekolah tersebut dipilih secara demokratis dan akuntabel melalui rapat orang tua/wali murid. Kepala sekolah tidak boleh menolak untuk menandatangani SK pembentukan Komite Sekolah karena prosesnya sudah jelas, mandiri, dan independen,” kata Mulyadi di sela kunjungan silaturahminya ke anggota Komisi VI DPR-RI di Senayan siang tadi.

Mulyadi menambahkan,
Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Jadi Komite sekolah berperan untuk memonitoring, mengevaluasi kualitas pendidikan secara swadaya di sekolah tersebut, namun sesuai dengan perundang-undangan.

Hal lainnya adalah jika ada pihak-pihak luar/ oknum yang tidak berkompeten melakukan kegiatan di dalam sekolah, Komite bisa menegur dan mempertanyakan, tegasnya.

Mengutip dari Kemdikbud.go.id,
Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan itu, Komite Sekolah bisa melakukan penggalangan dana melalui upaya kreatif dan inovatif. Namun, tugas Komite Sekolah bukan hanya menggalang dana. Setidaknya ada empat tugas Komite Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Komite Sekolah bertugas mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komite Sekolah juga bertugas memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: kebijakan dan program Sekolah; Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS); kriteria kinerja Sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan kriteria kerja sama Sekolah dengan pihak lain.

Surat Ketetapan (SK) tentang keanggotaan Komite Sekolah memang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Tetapi itu bukan berarti Komite Sekolah tidak bisa independen dan mandiri, karena persyaratan dan proses pemilihan keanggotaan Komite Sekolah tercantum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

dalam pasal 4 dijelaskan bahwa anggota Komite Sekolah terdiri dari unsur orang tua/wali siswa yang masih aktif pada sekolah bersangkutan paling banyak 50 persen; tokoh masyarakat paling banyak 30 persen; dan pakar pendidikan paling banyak 30 persen.

Naas..!! Truck Muat Benih Jagung Tabrak Pick-Up di Jalur Maut Purwodadi, Kedua Sopir Meninggal

Pasuruan. Opsi.id
Kejadian Kecelakaan di Simpang 3 Maut Purwodadi Kab. Pasuruan menelan 2 Korban Jiwa. Tabrakan tidak terhindarkan menimpah sebuah Pick-up Grand Max Nopol L8272AM, yang dikemudikan oleh Suwito (55) warga Wonosari wetan 1 Buntu 21-D RT 01 RW 07 Kota Surabaya di tabrak oleh Emmanuel Natalius Lero Pengemudi Truck Kontainer L8101UK muat Benih jagung. Rabu (23/6) Sekitar 21:00 Wib
 
Kasat Lantas Pasuruan AKP. Dwi Nugroho saat dikonfirmasi mengenai Laka Lantas yang menyebabkan 2 Pengemudi Pick-up dan Truck Kontainer meninggal, Dia menjelaskan Truck Kontainer berjalan dari arah Malang (Selatan) menuju arah Surabaya (Utara) diduga mengalami Rem Blong, sehingga Sopir Truck Kontainer tidak bisa mengendalikan setirnya. Ujar
 
Di arah yang sama ada sebuah Mobil Pick-up lalu di tabrak dari belakang dan oleng kekiri tak cukup disitu, kedua Kendaraan itu menabrak tiang papan reklame dan CCTV milik Dishub, Pos Kamling Warga lalu terjebur kedalam Sungai (Kali) Sasak di Desa Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan. Katanya
 
Tidak cukup disitu, Truck Kontainer tersebut muatannya lepas dan tumpah ke jalan raya, lalu bodi Truck Kontainer menimpa mobil Pick-up dan ekor dari truk mengenai Pagar Polsek Purwodadi.
 
Akibat Kejadian itu, Suwito Sopir Pick-up tergencet didalam mobil dan mengalami Luka pada dahi kanan robek, siku tangan kiri lecet dan mengeluarkan darah dari mulut. Sedangkan Emmanuel Natalius Lero sopir Truck Kontainer mengalami Luka ditangan kiri (Remuk) dan kepala belakang memar. Sayang, kedua Sopir tidak dapat tertolong nyawanya dan meninggal dunia. Jelas AKP. Dwi Nugroho
Beberapa menit kemudian, kedua jenazah yang terjepit berhasil dievakuasi. Dua jenazah dibawa ke kamar jenazah RSUD Bangil

Dilurug LSM, Kasi Pidsus Siap Menggelar dan membuka Penyidikan Baru Kasus Dispora

Pasuruan. Opsi.id
Sejumlah LSM di Pasuruan, Rabu, (24/6/2020) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. kedatangan para pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini berkaitan dengan kasus Dispora Kabupaten Pasuruan.
Gabungan LSM ini mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan untuk segera mengungkap aktor intelektual korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan, yang hingga saat ini penyidik hanya menetapkan mantan Kabid Olahraga, Lilik W, sebagai tersangka tunggal kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 918 juta itu.
Hal ini dilakukan, karena dalam kasus korupsi Dispora, diduga kuat ada keterlibatan orang lain selain Lilik, yang ikut menikmati aliran dana di Dinas Dispora, pada anggaran tahun 2017 lalu.
Direktur Pusaka Lujeng Sudarto menjelaskan bahwa, kalau memang kasus Dispora ini sudah inkrach, Kejaksaan Negeri Bangil, harus membuka penyidikan baru kasus korupsi Dispora, seperti perintah hakim tipidkor. karena dalam kasus tersebut, diduga ada calon tersangka baru.
“Seperti perintah di dalam persidangan oleh majelis hakim tipidkor bahwa, penyidik diminta untuk membuka penyidikan baru, karena diduga dalam kasus korupsi Dispora, tidak dilakukan sendirian. ada calon – calon tersangka baru yang harus dibuka oleh penyidik pidsus kejaksaan bangil,” Kata Lujeng.
Menurut Lujeng, kedatangannya ke Kejari Bangil, tidak ada diskriminasi dalam proses hukum. namun, pihaknya hanya mendesak Kejari Bangil agar melaksanakan apa yang dihasilkan dari saksi – saksi dipersidangan yang diterima oleh hakim bahwa dalam kasus Dispora ada tersangka baru yang harus dibuka oleh penyidik.
“Dari keterangan saksi – saksi dipersidangan, yang direrima oleh hakim, bahwa penyidik harus membuka penyidikan baru,” Katanya.
Sementara, Kasi Pidsus Kejari Bangil, Denny Saputra mengungkapkan bahwa, pihaknya masih menunggu kasasi yang telah dikirim pada 26 Mei lalu ke Mahkamah Agung.
“Kasus ini belum inkrach, dan kami masih menunggu Keputusan dari MA. nah ini akan kami jadikan bahan untuk melakukan pendalaman dan penyidikan lebih lanjut,” Ungkap Denny.
Pertimbangan serta putusan dari Mahkamah Agung, lanjut Deny, inilah yang akan diperuntukan menindaklanjuti pemeriksaan.
“Yang jelas, kami sudah mengantongi bukti serta fakta – fakta persidang kasus Dispora,” Jelasnya

News And Viraltainment