News

Aksi Unras Damai SP/SB Se- Jabar Kepung Gedung PTUN Bandung

Bandung,OPSI.ID – Sejumlah organisasi pekerja atau buruh yaitu FSP TSK SPSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI yang tergabung dalam Keluarga Besar KSPSI Provinsi Jawa Barat dan SP/SB Provinsi Jawa Barat melakukan AKSI UNJUK RASA pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Kantor Gubernur Jawa Barat dengan tuntutan :

Adapun tujuan massa aksi buruh mengepung gedung PTUN Bandung adalah untuk menyampaikan aspirasi berupa menolak Gugatan Pembatalan SK UMK Tahun 2020 yang diajukan oleh APINDO Jawa Barat;
Cabut huruf D DIKTUM KETUJUH SK UMK Tahun 2020;
Tolak OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA;
Terbitkan SK UMSK Kab/Kota Tahun 2020;
Tolak UU TAPERA

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat Roy Jinto Ferianto berikut alasan buruh jawa barat melakukan unjuk rasa.

Alasan Penolakan Gugatan APINDO Jawa Barat Pembatalan SK UMK Tahun 2020
Bahwa Pengadilan TUN Bandung harus menolak Gugatan APINDO Jawa Barat dengan tuntutan pembatalan SK UMK Tahun 2020, karena SK UMK Tahun 2020 yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Gubernur diwajibkan untuk menetapkan UPAH MINIMUM pasal 88 ayat (4) dan pasal 89 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, produk hukum Pemerintah Daerah dalam membuat Penetapan yaitu melalui PERGUB dan SK, sehingga keinginan APINDO Jawa Barat kembali ke Surat Edaran (SE) tidak mempunyai landasan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping itu gugatan APINDO Jawa Barat tersebut mencerminkan REZIM Upah Murah;

Alasan Pencabutan Huruf D Diktum KETUJUH SK UMK Tahun 2020;
Bahwa Pengadilan TUN Bandung harus mencabut huruf D Diktum Ketujuh SK UMK Tahun 2020, karena huruf D diktum Ketujuh tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 90 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan KEPMEN 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum, huruf D Diktum Ketujuh memberikan ruang kepada pengusaha untuk membayar upah buruh dibawah UMK Tahun 2020, tanpa harus mengajukan penangguhan sesuai KEPMEN 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum dan penambahan huruf D Diktum Ketujuh dalam SK UMK baru terjadi pada Tahun 2020, tahun-tahun sebelumnya huruf D Diktum Ketujuh tidak pernah ada dalam SK UMK.

Total Page Visits: 194 - Today Page Visits: 1

Penulis:Mzk

Editor :Redaksi

Sumber :OPSI.ID