Kriminal

Debt colector Berulah di Kota Malang Polisi : Proses Pengaduan Masih Dalam Penyelidikan, Masyarakat Meminta Polisi Harus Proses Tegas Oknum Debt colector !!

Foto Ilustrasi Oknum Debt colector merampas hak nasabah

Malang (Opsi.id ) – Sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, Oknum Depkoletor BCA Finance Perusahaan multifinance atau leasing yang berada di Kota Malang tidak dihiraukan Putusan Tersebut. Pasalnya, debt colector atau pihak ke tiga dari BCA finance menarik paksa kendaraan di Jalan dengan cara memberhentikan langsung pengendara mobil.

Kejadian tersebut, dialami salah satu debitur BCA Finance atas nama ST yang kebetulan profesi sebagai wartawan salah media online nasional. Yang meminjamkan mobil kepada salah satu saudara perempuannya bernama NC untuk menjemput tiga orang anaknya yang masih di bawah umur. 

“Kejadian itu, pada Sabtu, 14/03/20, sekitar jam 19.00 WIB, ketika itu saya jemput anak saya di rumah temannya yang berada di Jalan Bogor. Di tengah jalan saat berada di dalam mobil, kaca mobil diketuk oleh seseorang yang berwajah tegak dan sangat menyuruh untuk membuka kaca,” ungkap NC, kepada awak media Senin 16/03.

Usai melakukan pengaduan tindakan perampasan di Polres Kota Malang.
Menurutnya, saat diketuk kaca pintu mobil NC disaksikan oleh anaknya yang membelakangi ibunya. para Debt Collector (DC) tersebut dengan berwajah garang berjumlah sekitar 8 orang mengendarai sepeda motornya.

“Terlihat banyak orang saat itu, anak saya langsung shock ketakutan dengan kedatangan segerombolan orang tersebut,” ujarnya.

Setelah itu, gerombolan debt colector tersebut meminta STNK mobil. Namun tidak diberikan. Akhirnya, NC diminta untuk datang ke Kantor BCA Finance yang berada di Jalan Borobudur. Sesampainya di Kantor BCA Finance dengan kondisi mesin menyala dan kaca mobil tertutup rapat dan di dalam mobil masih ada anak – anak NC.  Cetusnya

“Sampai di Kantor BCA Finance dengan kondisi mesin mobil menyala, di dalam ada anak – anak saya. Saya langsung turun masuk ke kantor, begitu masuk ke kantor salah seorang Debt Collector langsung mencabut kunci mobil, dan mematikan mobil dengan menutup rapat mobil, tanpa kaca di buka yang di dalamnya masih ada anak – anak,” Ceritanya.

“Harusnya, Debt Collector itu berbicara secara baik – baik, tidak langsung mencabut kunci mobil itu, setidaknya minta ijinlah. Setelah mencabut kunci mesin langsung dimatikan dan anak – anak saya masih di dalam mobil. Kaca mobil tanpa dibuka semua. Dan anak saya ditinggal begitu saja. Sampai sekarang anak saya shock berat dengan kejadian itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasubbag Humas Polresta Malang, Iptu Ni Made Seruni Marhaeni terkait penarikan mobil di Jalan menyampaikan bahwa hal itu memang tidak boleh dilakukan. Dan saat ini proses pengaduan dari debitur masih dalam proses penyidikan.

“Pengaduan masih dalam penyelidikan, kalau tindakan seperti itu harusnya tidak boleh dilakukan oleh Debt Collector,” tuturnya.

Tindakan Fatal Yang Dilakukan Leasing Oleh Debt Colector BCA Finance, menurut Edik Wijanarko,SH Ketua Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (Yaperma), tindakan yang dilakukan oleh sekelompok Debt Collector sudah menyalahi prosedur, dan sudah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 soal Fidusia.

“Melihat kronologisnya, tindakan debt colector sudah menyalahi aturan, apalagi mencabut kunci mematikannya langsung, di depan anak – anak di bawah umur, itu membahayakan. Apalagi, kondisi kaca tertutup rapat. Yang pertama itu membahayakan kesehatan karena AC freon, yang kedua di depan anak – anak yang otomatis pesykisnya terganggu,” tegasnya saat dihubungi awak media, Selasa (17/03/2020).

Edik juga menjelaskan bahwa sebenarnya putusan MK tersebut sudah jelas, bahwa leasing atau perusahaan pembiayaan tak bisa sembarang melakukan penyitaan atau penarikan sepihak saja.

“Putusan ini menggugurkan aturan sebelumnya yang mengizinkan leasing mengeksekusi sendiri jika terjadi kredit macet,” katanya.

Namun menurut Ketua Yayasan di bidang perlindungan konsumen ini menerangkan pada aturan baru, leasing harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) lebih dulu. Berdasarkan aturan itu, ada tiga pasal yang dapat menjerat DC (Detb Colector) dan leasing bila menyita motor atau mobil tanpa surat pengadilan.

“Jeratan hukum itu tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pertama Pasal 368 tentang perampasan, lalu Pasal 378 tentang Penipuan. Dan Pasal 365 tentang pertahanan dengan pertahanan,” jelasnya.

Untuk hukuman Pasal 378 empat tahun penjara, Pasal 368 sembilan tahun penjara dan yang paling berat Pasal 365 paling lama seumur hidup.

Apalagi, imbuhnya diperkuat aturan lainnya seperti yang dijelaskan  dasar hukumnya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Bahwa dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.

Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia.

“Untuk pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan, Salinan akta jaminan fidusia, Salinan sertifikat jaminan fidusia, dan lain lain,” tandasnya.

Total Page Visits: 848 - Today Page Visits: 2

Penulis:Ismail

Editor :Redaksi

Sumber :OPSI.ID