Figur

Ja’far Sodik, SH : Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan Covid-19 Harus Transparan

Ja'far Sodik ,SH ketua LPBH DPC AWPI Kab.Bekasi

Kab.Bekasi ( OPSI.ID ) – Pencairan Anggaran dana desa tahap 1 tahun 2020 akan segera dicairkan sesuai instruksi kebijakan dari pemerintah pusat bahwa Dana Desa dapat di alokasikan untuk penanganan pandemi Covid19.

Ketua Bid.Hukum, Ham, Advokasi/LPBH dari Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia, Ja’far Sodik S.H, dirinya Mengucapkan salam kepada seluruh masyarakat Indonesia semoga mendapat lindungan Allah SWT dari segala mara bahaya terutama terhindar dari penyebaran pandemi Covid19, terkait adanya Covid19 ini pemerintah pusat sudah mengupayakan semaksimal mungkin dalam penanggulangan penyebaran Covid19, salah satu nya adanya kebijakan dengan  memerintahkan kepada jajaran pemerintah pusat dari tingkat Gubenur, Bupati atau walikota sampai tingkat Desa-desa atau kelurahan, yaitu dimana akan dicairkan dana desa untuk tahap awal ditahun 2020 dapat di alokasikan untuk penanggulangan penyebaran Covid19.

” Bagaimana nantinya pemerintah daerah membantu pemerintah pusat dengan cara memberikan keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa untuk apa, artinya  jangan sampai dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan penyebaran pandemi Covid19 tapi ternyata di lapangan tidak sesuai dengan kebijakan itu sendiri, kami selaku legal atau  Divisi Hukum dari Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia ( AWPI ) DPC Kabupaten Bekasi menghimbau kepada seluruh pemangku kebijakan wilayah atau  Kepala desa beserta jajaran desa benar – benar diharapkan adanya trasparansi dalam menggunakan dana desa tersebut untuk menanggulangi persoalan Covid19 ini, lebih lagi yang sudah kita ketahui di wilayah kota maupun kabupaten bekasi sudah termasuk menjadi Salah satu zona merah yang menghawatirkan bagi masyarakat”, Ja’far Sodik sebagai Ketua Bid.Hukum, Ham, Advokasi/LPBH dari Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia DPC Kabupaten Bekasi.(Selasa/14/04/2020 ).

Tambahnya, semua ini jika semua permasalahan dilakukan tidak sesama dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah maupun tingkat desa akan mustahil sekali dapat menyelesaikan dalam penanggulangan penyebaran Covid19 ini, maka dari itu kami berharap kebijakan dari pemerintah pusat agar di realisasikan dengan baik oleh pemangku kebijakan wilayah masing-masing atau pemerintah desa,  karena kami sebagai masyarakat berhak mendapatkan informasi secara terbuka dan berimbang dari pemangku kebijakan di desa – desa atau kelurahan mengenai anggaran dana desa yang nanti nya akan dialokasikan untuk penanganan Covid19, sesuai UUD keterbukaan informasi publik no.14 tahun 2008 Pasal 3 huruf a.tujuan instansi publik agar memberikan seluas-luasnya informasi publik, dan di Pasal 11 (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; 

b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; 

c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 

d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; 

e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; 

f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 

g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

h.laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, terangnya.

” Oleh karena itu kami Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia ( AWPI ) DPC Kabupaten Bekasi sesuai dengan UUD Pers No.40 tahun 1999 Pasal 3 dimana Pers mempunyai fungsi sebagai sosial kontrol dalam suatu kebijakan maka dari itu menghimbau kepada  pemerintah daerah terutama pemangku kebijakan wilayah atau pemerintah desa dapat membantu pemerintah daerah seperti  Bupati dan wali kota sampai tingkat  pusat agar benar menjalankan sesuai amanah yang diberikan dalam penanggulangan penyebaran pademi Covid19 ini”, harap, Ketua Bid.Hukum, Ham, Advokasi/LPBH dari Asosiasi Wartawan Propesional Indonesia ( AWPI ) DPC Kabupaten Bekasi.

Untuk itu pencegahan penyebaran covid 19 ini pemerintah dalam hal ini tidak dapat bergerak sendirian, dalam artian butuh kerjasama yang baik dari masyarakat, masyarakat cukup mengikuti intruksi pemerintah dengan tetap tinggal dirumah serta tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang perkumpulan masa.

Dengan kerjasama yang baik dari masyarakat akan mudah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, karena seperti apapun pemerintah akan berjuang, tidak akan maksimal jika masyarakat abai terhadap anjuran pemerintah, himbaunya.

Total Page Visits: 153 - Today Page Visits: 2

Penulis:Dir

Editor :Redaksi

Sumber :OPSI.ID