Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menolak usulan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) demi menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, kebijakan yang tepat bukanlah memangkas subsidi, melainkan memastikan penyaluran bantuan energi benar-benar tepat sasaran, khususnya untuk LPG 3 kilogram.
“Kalau subsidi BBM dikurangi kami tidak setuju. Yang diperlukan justru subsidi LPG 3 kilogram itu harus tepat sasaran,” ujar Said di kompleks parlemen DPR RI, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu memperketat sistem distribusi agar subsidi tidak salah sasaran. Salah satu caranya, menurut Said, adalah dengan memanfaatkan teknologi biometrik seperti sidik jari atau retina mata bagi masyarakat penerima manfaat.
“Bukan sekadar punya data sentral, tapi bisa dengan sidik jari atau retina mata bagi yang berhak,” jelasnya.
Said juga mengungkapkan bahwa saat ini penyaluran subsidi masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Dari total sekitar 8,6 juta penerima, hanya sekitar 5,4 juta yang dinilai benar-benar layak menerima subsidi LPG 3 kilogram.
Lebih lanjut, ia menilai kenaikan harga energi global memang berdampak luas, namun bukan berarti pemerintah harus mengurangi subsidi bagi masyarakat kecil.
“Kenapa yang untuk orang miskin justru diotak-atik? Jangan dong,” tegasnya.
Said menyarankan, jika pemerintah ingin melakukan penyesuaian, sebaiknya difokuskan pada BBM nonsubsidi yang mengikuti harga pasar. Namun, langkah tersebut tetap harus memperhitungkan dampak inflasi agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi yang lebih luas.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan setiap kali harga minyak dunia mengalami kenaikan.
“Jangan seakan-akan besok langit akan runtuh. Kita harus hitung betul dampaknya,” pungkasnya.[]