politik

Bawaslu Jawa Timur: ODGJ Harus Dicoret dari DPT Pemilu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, Muhammad Amin saat mengisi sosialisasi Peraturan Bawaslu tentang Pemantauan Pemilu 2019 di Hotel Aston Jember. Foto: Kusbandono

  1. OPSI.ID, Jember – Beberapa hari ini, masyarakat Indonesia tengah dihebohkan dengan kontroversi masuknya pemilih dengan gangguan kejiwaan dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Tahun 2019.

Hal tersebut menjadi kontroversi, karena orang dengan gangguan jiwa dikhawatirkan mencoblos secara asal-asalan tanpa melihat siapa yang mereka pilih.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, Muhammad Amin memberikan pandangannya terkait masuknya ‘orang gila’ dalam DPT tersebut. Amin sepakat jika orang dengan gangguan jiwa masuk kategori tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

“Memang hal ini menjadi polemik, yakni terkait pemilih yang memiliki hak pilih, tetapi mengalami gangguan jiwa. Bahkan ada anggapan, kalau pemilihnya orang gila, maka pemimpin yang terpilih juga ikut-ikutan gila,” katanya saat mengisi Sosialisasi tentang Lembaga Pemantau Pemilu di Kabupaten Jember Selasa 27 November 2018.

Kendati demikian, KPU selaku penyelenggara pemilu tidak bisa serta merta mencoret pemilih dengan gangguan kejiwaan tersebut. Harus ada surat keterangan yang menyatakan bahwasanya orang tersebut benar-benar mengalami gangguan kejiwaan.

“KPU dan Bawaslu sudah bersepakat. Kalau ada lembaga yang membawahi dokter dan ahli kejiwaan yang memutuskan secara resmi (kalau yang bersangkutan gila), maka pemilih yang dinyatakan gangguan jiwa dikeluarkan dari DPT,” terangnya.

Kebijakan ini diambil, kata Amin, sebagai upaya kehati-hatian penyelenggara pemilu untuk melindungi hak-hak politik warga negara.

Pasalnya, ada kasus dimana KPU sudah mencoret pemilih yang diduga mengalami gangguan jiwa, namun saat dilakukan kroscek kembali yang bersangkutan ternyata dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

“Tetap dimasukkan ke DPT karena takut salah coret. Sebab, pernah kejadian KPU mencoret karena alasan gila, tapi ternyata tidak terbukti,” imbuh Amin.

Amin mengakui jika tidak semua ‘orang gila’ memiliki surat keterangan dari pihak berwenang. Terutama mereka yang berada di wilayah pinggiran pedesaan.

Oleh sebab itulah, dalam penerapannya nanti pihaknya akan menginstruksikan jajaran pengawas di lapangan untuk berkoordinasi dengan KPPS setempat untuk memastikan apakah orang yang diduga gila itu benar-benar terganggu kejiwaannya atau tidak.

“Tinggal bagaimana masyarakat mengatur saat hari H. Termasuk pengawas maupun KPPS menyepakati bahwa yang bersangkutan memang mengalami gangguan jiwa. Menurut saya, kalau memang gangguan jiwa, ya tidak punya hak pilih,” ujarnya.

Penulis:kusbandono

Editor :yudha

Sumber :opsi.id