feature

Mengembangkan Kriteria Cendekiwan MUBALIGH ICMI Orda kab. Bekasi

89 total views, 1 views today

OPSI.ID,KAB.BEKASI

MUBALIGH (juru dakwah) adalah sebutan bagi penyampai khutbah di atas mimbar. Me­lalui mimbar jumat, Mubaligh me­nyampaikan bimbingan agama (khutbah) bersa­maan dengan pelak­sanaan ibadah wajib yaitu salat jumat.

Mubaligh pada umumnya adalah orang yang paham atau membidangi ilmu agama, berke­lakuan baik, dan selalu menjadi tempat untuk berta­nya bagi jamaah menyangkut persoalan  agama.

Jadi, wajar saja para jamaah atau masya­rakat memberi gelar sebagai juru dakwah, ustaz atau ulama. Oleh kare­nanya, posisi para Mubaligh (juru dakwah) Binaan ICMI Orda Kab. Bekasi tersebut sangat penting dan dibutuh­kan keberadaannya di tengah masya­rakat Islam dalam memberikan pencerahan pengeta­huan keagamaan melalui materi khut­bahnya (dakwah) berupa pe­tunjuk jalan hidup untuk kebaikan dan  keselamatan baik di dunia sekaligus di akhirat kelak.

Menurut H. Santoso . Ketua Bidang Pemberdayaan Muslim ICMI Orda Kab. Bekasi Menuturkan, Dalam konsep Islam, setiap muslim adalah Mubaligh (juru dakwah) yang mengemban tugas menyam­paikan pesan agama (dakwah) sekaligus menjadi teladan moral di tengah masyarakat.

Tugas dakwah yang demikian berat dan luhur itu mencakup pada dua aspek, yaitu amar ma’ruf (mengajak pada kebai­kan) dan nahi munkar (mencegah kemunkaran).

Dakwah akan lebih efektif dan membuahkan hasil yang maksimal manakala Mubaligh (juru dakwah) bisa mewujudkan satunya kata dengan tindakan.

Landasan dasar betapa penting­nya peran para Mubaligh (juru dakwah) ini dalam setiap khutbahnya diper­kokoh oleh ajaran agama sebagai bentuk kewajiban dakwah atau syi’ar kepada jamaah, sebagai­mana firman Allah: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang me­nyeru kepada kebaikan, dan menyu­ruh kepada yang ma’ruf dan men­cegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang berun­tung” *(QS. Ali Imran: 104)*
Ketika kewajiban ini dihu­bung­kan dengan kehidupan berbang­sa dan bernegara, maka hendaknya kewaji­ban berdakwah atau misi suci yang diemban oleh para Mubaligh (juru dak­wah) tidak dicurigai, diba­tasi gaung­nya, apalagi “di­gang­gu” hanya karena suatu kepen­tingan atau berupa desa­kan yang sifatnya sepihak.

Karena kita ketahui ber­sama bahwa fungsi Mubaligh adalah guru bagi masya­rakat/ jama­ah di setiap hari jumat, ucapan­nya me­nyejukkan, mencerah­kan, mem­beri solusi dan memiliki ilmu serta kebi­jaksanaan, sehingga kata dan fatwa­nya sudah pasti benar yang didasar­kan pada dalil Alqur’an, hadis Nabi Saw dan pendapat para ulama. Firman Allah: “Dan serulah mereka itu ke jalan Tuhanmu de­ngan meng­gu­nakan hikmah dan tutur kata yang baik, serta berargu­mentasilah dengan mereka dengan sesuatu yang lebih baik” *(QS. an-Nahl: 125)*

Menyikapi wacana pemerintah melalui Kementerian Agama akan membuat suatu regulasi, peraturan dalam program sertifikasi Mubaligh . Hal ini dilakukan, berda­sarkan laporan atau keluhan masya­rakat yang merasa materi khutbah (dakwah, ceramah, tausyiah) yang berisi ejekan kepada suatu kelom­pok. 

Dengan bergulirnya wacana sertifikasi Mubaligh tersebut, lantas ditanggapi berbagai pihak, lem­baga, dan ormas Islam dengan suara penolakan. Misalnya saja *Ustad Arifin Wakil ICMI Orda Kab. Bekasi Ketua Pesantren TAQI Boarding School* me­yam­paikan bahwa program tersebut bagus selama memenuhi tiga syarat: pertama, untuk mening­katkan ka­pasitas, kapabilitas, dan kompe­tensi khatib, baik dari aspek materi atau metodologi, “alimun bizamanihi wa ‘alimun bi mujta­maihi *(harus paham kondisi faktual masyarakat, sesuai konteks dan zaman serta sesuai dengan kebutu­han masyarakat)* Kedua, program tersebut bersifat voluntary(suka rela) bukan mando­tary (kewa­jiban) artinya, tidak me­miliki konse­kuensi hukum.

Karena tugas dak­wah itu hakekatnya men­jadi hak dan kewajiban setiap orang yang memang menjadi perintah agama. se­hing­ga akan men­dorong par­ti­si­pasi masyara­kat dan ikut ber­tang­gungjawab me­nyiap­kan kader-kader dakwah yang mumpuni baik dari aspek materi maupun meto­dologi.
karena itu, peningkatan kompetensi khatib melalui pro­gram tersebut harus dilakukan secara konsisten dan tidak keluar dari tujuan awal.

Artinya, jangan ber­geser melahirkan para pekerja dan profesi dakwah, apalagi mela­hirkan juru bicara dan perpan­jangan tangan pemerintah. Pasalnya, orientasi yang berkembang di ma­syarakat saat ini, sertifikasi hanya diberlakukan bagi pendak­wah (Mubaligh) Islam. 

Sebagai Akhir dari bahasan Saya, *Mubaligh Binaan ICMI Orda Kab. Bekasi* Insya allah memberi Karakter Intelektuil kepada para Mubaligh (juru dakwah) dalam berkhutbah.

Kare­na yang keluar dari mulutnya merupakan ucapan yang baik lagi mencerahkan bagi jamaahnya di setiap jumat. Materi khutbah tidak sekedar menceritakan surga dan neraka, tetapi juga hal-hal yang berkembang di masyarakat sebagai saluran aspirasi umat Islam terha­dap negaranya.

Apalagi pada era refor­masi ini yang menjunjung ting­gi keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat dengan ber­tanggung jawab. Maka menyi­kapi wacana sertifikasi khatib jika pun diberlakukan merupakan bentuk pemasungan partisipasi para Mubaligh dalam alam demokrasi.

Mengembangkan peran aktif seluruh jajaran ICMI sangat di butuhkan untuk meningkatkan kwalitas sebagai cendekiawan. Sedangkan cendekiawan atau intelektual itu berarti orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, mengagas, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan , bahkan bukan hanya berperan aktif dalam revolusi industri 4.0 dan juga bisa *meningkatkan kwalitas Dan mutu baik masyakarat bawah , kelas pelajar, santri, mahasiswa maupun pengusaha muda  Kelas pedagang baik pengrajin sedangkan didalam keanggotaan ICMI banyak yg memiliki keahlian , dari pembuat robot , ahli kontruksi , ahli keagamaan (Dakwah), ahli pengobatan, ahli seni budaya, bahkan sampai ahli kerajinan batik budaya.

Penulis:Kardono,SH

Editor :Redaksi

Sumber :OPSI.ID