Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon menempatkan penguatan sektor unggulan daerah sebagai strategi utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut menjadi fokus sentral dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2027, yang dirancang sebagai fondasi pembangunan daerah ke depan.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi membuka Kick Off Meeting Penyusunan Dokumen RKPD 2027 yang digelar di Bappelitbangda Kota Cirebon, Rabu (17/12/2025). Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa forum awal ini bukan sekadar agenda formal, melainkan titik awal strategis untuk merumuskan prioritas dan arah pembangunan Kota Cirebon secara lebih terukur.
Ia menekankan bahwa dokumen RKPD 2027 harus mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam langkah-langkah konkret yang berdampak langsung di lapangan. Menurutnya, perencanaan yang disusun tidak boleh berhenti pada tataran konsep, tetapi harus menjadi panduan nyata bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
RKPD 2027, lanjut Wali Kota, wajib diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029 yang menargetkan terwujudnya Kota Cirebon yang Setara dan Berkelanjutan pada 2029. Seluruh kebijakan, program, dan penganggaran harus diarahkan untuk mendukung pencapaian target jangka menengah hingga jangka panjang tersebut.
Sejak dilantik pada Februari 2025, Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan penyesuaian dan sinkronisasi arah pembangunan, termasuk dalam menghadapi kebijakan efisiensi belanja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Di tengah penyesuaian tersebut, Pemkot tetap memprioritaskan tiga sektor utama, yakni pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, serta jaminan layanan kesehatan masyarakat, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Di tengah berbagai tantangan, Wali Kota menyampaikan bahwa kinerja pembangunan Kota Cirebon sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang cukup positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,89 persen pada Triwulan I dan meningkat menjadi 5,20 persen pada Triwulan III. Stabilitas inflasi juga terjaga di angka 2,27 persen, mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif kuat.
Capaian tersebut turut berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Data per November 2025 menunjukkan persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari 9,02 persen menjadi 8,66 persen, yang didorong oleh implementasi program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Kota Cirebon juga meraih sejumlah penghargaan, di antaranya Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Klasifikasi Unggul 2025, Swasti Saba Wiwerda sebagai Kota Sehat 2025, serta predikat Daerah Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024.
Meski demikian, Wali Kota menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk menyusun RKPD 2027 secara lebih cermat, terintegrasi, dan berbasis hasil. Ia menekankan pentingnya proses perencanaan yang menyeluruh, partisipatif, dan mempertimbangkan berbagai perspektif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, Wali Kota juga menyoroti pentingnya kedisiplinan, akuntabilitas, serta optimalisasi peluang kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sinergi lintas level pemerintahan dinilai krusial untuk memaksimalkan potensi daerah dan mempercepat pencapaian target pembangunan.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdhyana, memaparkan sejumlah target indikator makro daerah yang ingin dicapai pada 2027. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan berada pada angka 79,11 poin, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan di kisaran 6,15 hingga 7,41 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,99 persen, indeks gini 0,417, serta tingkat kemiskinan ditekan hingga 7,00 persen.
Agus menegaskan bahwa RKPD 2027 harus menjadi instrumen implementatif dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Oleh karena itu, penyusunan dokumen perencanaan harus memastikan keselarasan program dan kegiatan dengan indikator target nasional, memanfaatkan Basis Data Terpadu melalui e-Walidata, serta mengoptimalkan pengelolaan data pembangunan dalam platform Cirebon Satu Data.
Selain aspek perencanaan dan data, Agus juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung operasional layanan pemerintahan. Menurutnya, keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik harus tetap terjaga agar masyarakat memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan optimal.
