Jakarta - Sedikitnya 1.009 sekolah mengalami rusak berat pasca bencana menerjang Pulau Sumatra.
Dibutuhkan dana besar untuk memperbaiki. Anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diperkirakan akan kesulitan merespons perbaikan itu.
Kementerian dan lembaga lain diharapkan berkolaborasi dari sisi anggaran untuk perbaikan sekolah-sekolah di Aceh, Sumut, dan Sumbar tersebut.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Kemendikdasmen segera mengambil langkah darurat guna memastikan hak pendidikan anak-anak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap terpenuhi.
“Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita,” kata Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.
Menurut dia, revitalisasi seribu lebih sekolah yang rusak membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak mungkin sepenuhnya terakomodasi oleh anggaran reguler Kemendikdasmen.
Dia kemudian mendorong kementerian terkait untuk segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mengakses dana on call atau Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana.
“Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup maka Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini, di sana ada anggaran recalling bencana,” kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Selain masalah pendanaan, Fikri menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan tiga pemerintah daerah terdampak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Ia mendorong penyediaan fasilitas sekolah darurat sesegera mungkin, namun dengan catatan harus memperhatikan kondisi psikologis siswa.
Pihaknya mengingatkan bahwa sebelum memulai proses belajar mengajar, asesmen terhadap trauma siswa harus dilakukan terlebih dahulu.
“Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana dengan catatan sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya trauma healing,” imbuh mantan guru di Kota Tegal itu.
Guna memaksimalkan pemulihan psikologis siswa, Fikri menyarankan pendekatan lintas sektoral yang terintegrasi.
Kemendikdasmen diminta menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menerapkan metode trauma healing yang efektif, salah satunya melalui pembelajaran yang menyenangkan di sekolah-sekolah darurat.
Sebagai alternatif metode pembelajaran di tengah keterbatasan infrastruktur, Fikri menyarankan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Namun, mengingat jaringan internet dan fasilitas penunjang di lokasi bencana kemungkinan besar lumpuh, pemerintah diminta proaktif menyediakan modul fisik yang relevan bagi siswa.
“PJJ ini bisa menjadi solusi sementara. Mengingat belum ada fasilitas internet yang memadai, pemerintah perlu menyiapkan modul-modul belajar yang relevan,” ujar Fikri. []
