Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki beberapa jenderal polisi, ada purnawirawan ataupun masih polisi aktif, yang mendapat kursi di pemerintahan. Mereka memegang peran penting beragam, menduduki pucuk pimpinan di kementerian/lembaga/badan.
Tentu saja menjadi hak prerogatif presiden, memilih seseorang menempati posisi strategis di pemerintahan periode keduanya ini.
Berikut daftar lima pejabat aktif-Purnawirawan Polri di Pemerintahan Jokowi-Ma`ruf 2019-2024:
1. Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Twitter/titokarnavian_)
Tito Karnavian didapuk menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sejak tanggal 23 Oktober 2019, mengisi posisi Tjahjo Kumolo yang digeser sebagai Menpan-RB.
Sebelum menjadi Mendagri, Tito merupakan mantan Kapolri dengan pangkat Jenderal Polisi bintang empat. Dia dinilai berhasil mengungkap berbagai kasus kriminal dan terorisme selama memimpin Korps Bhayangkara.
Tito Karnavian sempat disoroti publik setelah menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden bukan hal yang dilarang. Menurut dia, amendemen Undang-Undang Dasar 1945 bukan sesuatu yang tabu. Baginya, yang tabu diubah hanya kitab suci, namun tidak dengan konstitusi.
Setelah Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan tegas soal Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar pada November 2024 mendatang, Tito tak lagi membahas soal amendemen konstitusi.
2. Budi Gunawan
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. (foto: ist).
Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 9 September 2016 hingga saat ini.
Saat awal-awal masa pemerintahan Joko Widodo, awal 2015, Budi Gunawan ditunjuk oleh Presiden sebagai calon tunggal Kapolri dan namanya diajukan kepada DPR untuk mengikuti uji kelayakan. Hasilnya memuaskan, DPR menyetujui usulan presiden.
Namun, saat proses fit & proper test di Senayan, dalam waktu bersamaan KPK mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut dan gratifikasi.
Presiden akhirnya menarik pencalonan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu dan mengajukan Wakapolri Badrodin Haiti untuk calon Kapolri. DPR menyetujuinya dan presiden melantik Badrodin.
Gagal menjadi orang nomor satu di Polri tak membuat Purnawirawan Jendral Polisi bintang empat itu berkecil hati. Setahun kemudian, Budi Gunawan diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BIN pada 2016, menggantikan Sutiyoso.
Budi Gunawan menjadi unsur Polisi kedua setelah Jenderal Polisi Sutanto yang memimpin lembaga telik sandi tersebut.
3. Firli Bahuri
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (foto: dok Opsi).
Firli Bahuri merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019–2023. Dia dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada 20 Desember 2019.
Firli terpilih setelah melalui uji kelaikan dan kepatutan di DPR pada bulan September 2019.
Tidak sedikit yang menilai kinerja komisi antirasuah di era Firli melempem, karena hingga saat ini, salah satunya tak bisa menangkap eks caleg PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku.
Purnawirawan Komisaris Jenderal Polisi bintang tiga ini bahkan diketahui `mendepak` 57 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontroversial itu.
Tak henti sampai di situ, Firli juga sempat jadi sorotan, dinyatakan bersalah dalam sidang etik putusan Dewas KPK pada 24 September 2020 lalu, karena terbukti telah menyewa dan menggunakan helikopter swasta untuk perjalanan pribadinya.
4. Boy Rafli Amar
Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafly Amar.(Foto:Opsi/Istimewa)
Boy Rafli Amar sejak 6 Mei 2020 menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Hingga kini ia masih tercatat sebagai anggota Polri, dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi bintang tiga.
Wajah Boy mulai tak asing sejak ia dipilih sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya dan kariernya terus melejit dari Karopenmas hingga Kadiv Humas pernah ia jabat. Dia memiliki pembawaan yang tenang dalam menyampaikan isu-isu yang terkait kepolisian.
Sebelum menjadi Kepala BNPT menggantikan Suhardi Alius, tercatat Boy pernah juga menjadi Kapolda Banten dan Kapolda Papua.
Sebagai Kepala BNPT, Boy Rafli Amar sempat disoroti setelah menyebut ada 198 pesantren terafiliasi terorisme. Pernyataan itu pun menuai kontroversi. Akibatnya, polisi aktif berpangkat Komjen itu dianggap menggeneralisasi dan bikin stigma pesantren.
Kontroversi pun mereda setelah Boy mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk menyampaikan permohonan maaf karena penyebutan nama pondok pesantren diyakini melukai perasaan pengelola pondok dan umat Islam.
5. Petrus Golose
Kepala BNN RI Petrus Reinhard Golose. (Foto: ANTARA/Putu Indah Savitri)
Petrus Reinhard Golose mengemban amanat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 23 Desember 2020.
Komisaris Jenderal Polisi bintang tiga itu diketahui aktif berpartisipasi sebagai peserta dan pembicara di dalam seminar, kursus, workshop yang berkaitan dengan money laundering, cybercrime, pemberantasan narkoba dan teroris di dalam dan luar negeri.
Saat tergabung dalam tim Detasemen Khusus Antiteror, jebolan Akpol 1988 itu ikut melumpuhkan teroris Dr. Azahari dan kelompoknya di Batu, Jawa Timur, pada tanggal 9 November 2005. Tak heran, karier Petrus pun terus melejit hingga bisa menjadi Kapolda Bali selama empat tahun.
Presiden Jokowi pun melantik Petrus Reinhard Golose sebagai Kepala BNN pada Rabu, 23 Desember 2020.
Namun, hingga kini, persoalan narkoba di Indonesia semakin parah. Bahkan, tidak sedikit kasus narkotika baik dari segi pemakai maupun pengedar melibatkan anggota kepolisian juga. Jargon War on Drugs Petrus Golose pun dirasa belum jitu memerangi banjirnya narkoba di Tanah Air. []
