Jakarta - Pemerintah menetapkan tujuh prioritas nasional untuk tahun 2023. Salah satunya pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Terungkap dalam musyawarah pembangunan nasional (musrenbangnas) yang dibuka Presiden Jokowi Kamis (28/04/2022) pagi, di Istana Negara, Jakarta.
Kegiatan digelar secara daring dan luring. Dilakukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
RKP Tahun 2023 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional, yang dilaksanakan melalui sejumlah major project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), food estate, destinasi pariwisata prioritas
Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.
Ini merupakan RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Nantinya RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu:
(1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job.
Baca juga:
Ali Ngabalin: Pemindahan Ibu Kota Negara Putus Rantai "Apa-apa Orang Jawa"
(4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.
RKP 2023 juga menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,9 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen, Tingkat Kemiskinan 7,5–8,5 persen, Rasio Gini 0,375–0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31–73,49, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen, Nilai Tukar Petani 103–105, dan Nilai Tukar Nelayan 106–107.
Presiden Jokowi mengatakan, sebagaimana tema RKP 2023, semua pihak harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Presiden menggambarkan bahwa dunia saat ini masih dihadapkan pada situasi ekonomi dan politik yang tidak mudah dan penuh dengan ketidakpastian.
Ketika pandemi belum sepenuhnya berakhir, muncul gejolak lain yang menyebabkan inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk terus waspada dan mengambil langkah antisipatif.
“Semua, kita harus memiliki sense of crisis. Jangan seperti biasanya, jangan business as usual. Hati-hati, sense of crisis harus ada di kita semuanya, sehingga kita harus ada perencanaan yang baik, harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini,” kata Presiden.[]
