Jakarta - Presiden Jokowi memutuskan 70 persen hunian ASN, TNI, dan Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah rumah dinas milik negara dan tidak diperjualbelikan.
Ditegaskan Jokowi saat memimpin rapat terbatas progres pembangunan hunian ASN di IKN pada Rabu, 12 April 2023, di Istana Merdeka, Jakarta.
Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe selepas rapat terbatas kepada media mengatakan, ini sejalan juga dengan Perpres 63 Tahun 2022.
Tujuannya adalah bahwa ASN maupun petugas dari hankam yang bekerja di sana, akan selalu ada pembaharuan.
"Itu tidak akan menjadi, KIPP itu kota yang ditinggali oleh para pensiunan dan ASN-ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh, jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja,” ujar dia.
Lalu yang 30 persen hunian lainnya, dapat dimiliki oleh para ASN, TNI, dan Polri. Dan ini kata dia, sudah diatur.
BACA JUGA: Ajak Berinvestasi di IKN Nusantara, Luhut Pandjaitan Sampaikan Pesan Khusus Jokowi ke China
"Kami akan mulai membuka nanti setelah ada infrastrukturnya siap, beserta sarana prasarana yang layak, yang diperlukan oleh warga untuk tinggal antara lain adalah sekolah,” ujarnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, hunian untuk ASN, TNI, dan Polri di IKN tidak hanya dalam bentuk vertikal tetapi juga rumah tapak.
Rumah tapak itu bisa dimiliki, demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki. Hanya saja posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN dan TNI-Polri.
Suharso mengatakan, pembangunan hunian ASN, TNI, dan Polri tersebut telah berjalan sesuai dengan tahapan perencanaan dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
Menurutnya, dengan adanya RTBL memudahkan di dalam pembangunan. Jadi land development-nya sudah ada dan nanti segera akan diterbitkan pedoman untuk detail plan yang menjadi kewenangan dari Otorita.
Jumlah aparatur negara yang akan menghuni IKN mencapai 16.990 orang. Terdiri dari 11.200-an ASN dan 5.700-an adalah dari TNI dan Polri.
"Dan Polri sekitar 1600-an, sisanya adalah 3.000 lebih adalah TNI,” tandas Suharso. []
