Semarang - Presiden Jokowi berpidato di rakornas Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 26 Februari 2023.

Dalam bagian pidatonya, dia mengklaim sejumlah perubahan selama delapan tahun memimpin Indonesia.

"Kita ini sudah kerja delapan tahun, kita semuanya sudah banyak perubahan-perubahan yang telah kita lakukan sehingga ke depan memang harus kita lanjutkan perubahan-perubahan yang telah kita lakukan," katanya.

Dia kemudian membeberkan perubahan yang dimaksud. Seperti pembangunan infrastruktur yang dulunya fokus di Pulau Jawa.

Hampir 70 persen infrastruktur di era sebelumnya Jokowi, dibangun di Pulau Jawa, yang disebutnya Jawa sentris.

"Dulu pembangunan itu selalu Jawa sentris. Infrastruktur dibangun hampir 70 persen selalu di Jawa," ungkapnya.

Kemudian kata Jokowi di eranya, digeser menjadi Indonesia sentris. Di mana saat ini pembangunan-pembangunan fisik termasuk infrastruktur sudah menghabiskan anggaran Rp 339 triliun.

Infrastruktur yang siap sudah dibangun di luar Pulau Jawa, seperti jalan tol dan bandara lalu dihubungkan dengan kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, dan kawasan pariwisata.

Dampaknya kata dia, tumbuh investasi di luar Pulau Jawa. Dulunya investasi di Pulau Jawa 70 persen, di luar Pulau Jawa 30 persen.

Saat ini, berkat pembangunan yang Indonesia sentris, investasi sudah bergeser menjadi 53 persen di luar Jawa.

"Ingat kita ini negara besar. Sekarang penduduk kita sudah 282 juta jiwa, hidup di 17.000 pulau. Jawa terus, terus yang 16.99 pulau itu diapakan, inilah pergeseran yang tadi saya sampaikan," tuturnya.

BACA JUGA: Hilirisasi Gak Cuma Tambang, Kata Jokowi Perikanan dan Perkebunan Juga Sangat Bisa

Perubahan kedua ungkap Jokowi, adalah (pembangunan) dari kota sentris bergeser ke desa sentris.

"Apa buktinya bahwa kita sudah ke desa sentris. Sampai sekarang dari 74.800 desa yang kita miliki, kita telah menggelontorkan Rp 470 triliun dana desa," katanya.

Ini kata dia, merupakan komitmen pemerintahnya menggeser dari kota sentris menuju ke desa sentris. 

"Sehingga jalan-jalan produksi desa semuanya terbangun, meskipun belum selesai," ungkapnya.

Kemudian yang ketiga, kata Jokowi, dan jangan sampai berbelok lagi, adalah ekspor bahan mentah digeser menjadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi.

Dikatakannya, meskipun risikonya Indonesia banyak dimusuhi negara-negara lain, karena pabrik-pabrik di sana (negara penerima bahan mentah), industri di sana menjadi stop karena bahan mentahnya tidak lagi diekspor. 

"Itu yang namanya hilirisasi," jelasnya.

Jokowi ungkap, Indonesia sudah menghentikan ekspor nikel sejak tahun 2020, di mana efeknya Indonesia digugat Uni Eropa di WTO.

"Digugat, dan tahun kemarin atas gugatan itu, kita kalah," katanya.

Namun Jokowi menyebut, meski kalah tapi jangan mundur. Jangan sampai ragu dan berbelok lagi atau kembali ekspor bahan mentah.

"Sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju, itu selalu saya ulang-ulang pada menteri. Ya, kita kalah tapi terus maju. Usahanya apa, ya banding. Nggak tahu nanti kalau banding lagi, kalah. Tapi apa dampaknya, saat kita banding, digugat, banding, industri kita sudah siap," katanya.

BACA JUGA: Jokowi Bangga Bangun 1.900 Kilometer Jalan Tol Selama 7 Tahun

Selain sudah menghentikan ekspor bahan mentah nikel, Jokowi mengatakan, akan kembali menghentikan ekspor bahan mentah bauksit pada Juni 2023 ini.

Disebutnya, 90 persen ekspor bahan mentah bauksit Indonesia ke Tiongkok. Dia tidak tahu apakah kebijakan ini juga akan digugat oleh pemerintah Tiongkok.

"Tapi dengan stop nikel, stop bauksit, stop timah, stop tembaga, stop emas. Apa yang akan kita dapatkan, banyak yang bertanya pada saya. Ngapain distop, yang dapat perusahaan-perusahaan gede. Jangan keliru, nikel itu waktu kita stop ekspor, kita di 17 triliun. Setelah sekarang menjadi barang jadi dan barang setengah jadi, ekspor kita sudah di angka 450 triliun," ungkapnya.

Dari hasil hilirisasi itu lah kemudian kata Jokowi, negara mendapatkan pajak penghasilan, pajak PPN, pajak karyawan, penerimaan negara bukan pajak, dapat deviden seperti di Freeport, dan dapat royalti.

"Dari situlah masuk sebagai penerimaan negara. Dari penerimaan negara itulah kita bisa membiayai pembangunan di desa, kita bisa menganggarkan bantuan sosial, alurnya seperti itu," katanya.

BACA JUGA: Indonesia Kalah Gugatan di WTO, DPR: Pemerintah Perlu Atur Tata Kelola Hilirisasi Nikel

Dampaknya kata Jokowi, luar biasa besarnya kalau semua bahan-bahan mentah bisa dihilirisasi. PDB bisa melompat ke angka 11.000 triliun, dan lapangan kerja yang akan terbentuk bisa 10,5 juta. 

"Jangan sampai ekspor mentah kita terus lakukan yang dapat kesempatan kerja itu adalah yang negara yang membeli bahan mentah kita. Apakah ini akan kita terus-teruskan. Saya kira jawabannya tidak. Apapun risikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap hilirisasi diteruskan karena membuka lapangan kerja 10,5 juta," tegasnya.

Yang terakhir perubahan besar itu menurutnya, ada di neraca perdagangan. Indonesia seumur-umur katanya, tidak pernah yang namanya perdagangan itu surplus, selalu defisit atau selalu minus.

Tahun 2022 Indonesia surplus 54 miliar US Dollar, kalau dirupiahkan Rp 831 triliun. 

"Kita sekarang ini surplus terhadap Amerika, barang kita yang ke Amerika sama barang mereka yang ke Indonesia itu lebih banyak barang kita yang ke Amerika,  surplusnya 16,6 atau Rp 253 triliun surplusnya. Dengan India surplus kita 14,1 dirupiahkan 215 triliun, dengan Uni Eropa sama kita surplus juga besar 9,8 US Dollar atau 149 triliun rupiah.

Seumur-umur kita dengan Cina itu selalu defisit 17, minus 17. Ini di catatan kita, kita masih dengan Cina masih minus satu, tapi tinggal satu koma 7, dari 17 miliar menjadi 1,7. Tetapi catatan yang ada di Kementerian Luar Negeri China kita itu sudah surplus 6 miliar ini ada beda catatan saja," pungkasnya.  []