Jakarta – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya meningkatkan status perkara kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Peningkatan status perkara dilakukan usai penyidik menyimpulkan adanya tindak pidana di balik laporan yang dilayangkan Luhut.
Terkait itu, Kuasa hukum Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, mengatakan pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan atau SPDP pada Desember 2021 lalu.
“Sudah (naik ke penyidikan). Kami sudah terima tembusan SPDP-nya dari penyidik Polda ke Kejaksaan,” kata Nurkholis Hidayat kepada wartawan, Kamis, 6 Januari 2022.
Menurutnya, penyidik sebetulnya sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Haris dan Fatia. Namun, keduanya berhalangan hadir dan meminta untuk dijadwalkan ulang.
“Kami sudah memohon surat balasan untuk menunda pemeriksaan sampai awal Februari,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pihaknya sudah dua kali melayangkan somasi terhadap Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru Haris Azhar, namun tak kunjung digubris.
Di dalam somasi, Luhut hanya menginginkan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar meminta maaf atas tudingan terhadapnya dalam konten YouTube yang berjudul `Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!`, agar tidak timbul fitnah.
"Ya karena sudah dua kali dia enggak mau (minta maaf). Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak-cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan karena dua kali saya sudah (suruh) minta maaf enggak mau minta maaf," kata Luhut kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, dikutip opsi.id/, Rabu, 22 September 2021.
