Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ade Suherman menginformasikan hasil pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi (monev) hasil reses tahun 2025, serta rencana reses tahun 2026.
‎
‎"Ini sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus)," kata Ade Suherman saat diwawancarai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.
‎
‎Ia menekankan, DPRD DKI Jakarta merupakan representasi masyarakat. Maka itu, kinerja pihaknya dinilai dari sejauh mana anggota dewan mampu mewakili dan memperjuangkan aspirasi warga.
‎
‎"Sejak dilantik, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi tersebut diselenggarakan dan dijalankan," ucapnya.
‎
‎Oleh karena itu, Ade memandang agenda reses yang mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan aspirasi masyarakat dapat terealisasi.
‎
‎"Harus dikawal. Tadi saya juga menegaskan pentingnya memastikan agar seluruh agenda yang telah disampaikan masyarakat melalui jalur reses dapat ditindaklanjuti," ucapnya.
‎
‎Adapun aspirasi masyarakat disampaikan melalui berbagai jalur, baik Musrenbang maupun melalui anggota DPRD DKI saat reses seperti sekarang ini. Ade berharap, seluruh usulan tersebut dapat direspons cepat oleh SKPD terkait.
‎
‎"Di sinilah peran anggota DPRD, yakni memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat dijalankan serta mengawasi agar prosesnya berjalan dengan baik," ucap Ade.
‎
‎"Jujur harus diakui, sebagian aspirasi sudah berjalan. Namun, masih ada juga yang perlu ditinjau lebih lanjut, terutama terkait mekanisme dan sistem," ujar dia lagi.
‎
‎Menurut dia, saat ini terdapat sistem e-Reses. Dengan demikian, setelah pihaknya turun ke masyarakat dan menyerap aspirasi, maka seluruh usulan tersebut langsung diinput ke dalam suatu sistem.
‎
‎"Namun, pada saat dilakukan evaluasi, kami masih mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran, seperti siapa pengusulnya, di mana lokasinya, dan seperti apa fokus kegiatannya," kata dia.
‎
‎Maka itu, dalam rapat hari ini pihaknya memberikan evaluasi mendalam, agar ke depan, data dalam sistem e-Reses dapat dibuat lebih jelas, mulai dari identitas pengusul hingga titik lokasi.
‎
‎"Dengan begitu, evaluasi dan pengawasan dapat dilakukan secara bersama-sama dan lebih efektif," ujar Ade Suherman.
‎
*‎Perhatian Khusus Komisi B DPRD DKI*
‎
‎Ade menerangkan, Komisi B DPRD DKI Jakarta memberi perhatian terbesar pada sektor perhubungan. Sebab, sektor ini langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, terutama terkait moda transportasi dan mobilitas warga.
‎
‎"Usulan terbanyak memang berasal dari Dinas Perhubungan," katanya.
‎
‎Selain itu, kata Ade, persoalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta dinas yang menangani pangan juga cukup banyak menjadi perhatian.
‎
‎Menurut dia, saat ini masyarakat menginginkan kemudahan akses terhadap pangan, pendampingan permodalan UMKM, serta berbagai bentuk fasilitas lainnya.
‎
‎Ade tak memungkiri, hal-hal tersebut merupakan kebutuhan konkret yang sering ditemui saat dirinya turun ke lapangan.
‎
‎"Karena itu, kami ingin memastikan agar usulan-usulan masyarakat tersebut dapat segera direalisasikan. Inilah pentingnya forum evaluasi seperti yang kami lakukan hari ini," ujarnya.
‎
‎Saat disinggung soal postur anggaran yang mengalami penyesuaian, Ade mengungkap beberapa agenda strategis yang diupayakan untuk tidak dipangkas seperti penanganan banjir, persoalan persampahan, serta sektor transportasi.
‎
‎"Kalaupun ada pemangkasan, itu lebih diarahkan pada pos-pos seperti kegiatan administrasi atau urusan perkantoran. Secara umum, target-target strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap dijaga dan tidak menjadi bagian yang dipangkas, termasuk agenda-agenda transportasi," kata Ade Suherman.