Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengingatkan pemerintah saat ini untuk tidak menyalahgunakan kebaikan dan kesabaran masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikannya lewat cuitan di akun Twitter @AgusYudhoyono pada Selasa, 6 September 2022.
AHY menyebut, saat dirinya hadir dalam penutupan sekolah demokrasi yang digelar Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3S Jakarta pada Minggu, 4 September 2022, menekankan tentang demokrasi saat ini.
"Hari minggu kemarin, saya hadir di penutupan sekolah demokrasi @lp3esjakarta. Satu hal yang saya tekankan tentang demokrasi saat ini bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia baik dan sabar, maka janganlah penguasa menyalahgunakan kebaikan dan kesabaran mereka," tulisnya dikutip Opsi.
AHY mengatakan, masyarakat saat ini berkutat pada masalah ekonomi, dan daya beli yang tertekan.
"Banyak yang semakin miskin dan menganggur. Jangan ditambah-tambah dengan masalah ketidakadilan, masalah pembungkaman suara dan hal-hal lain yang terkait dengan kebebasan sipil lainnya," urainya.
AHY pun mengapresiasi inisiatif pemberdayaan masyarakat sipil yang dilakukan oleh LP3S Jakarta, yang menurutnya penting, di tengah gejala regresi demokrasi saat ini.
Baca juga:
BBM Naik, DPR: Pemerintah Benar-benar Tidak Memiliki Empati!
Seperti diketahui Partai Demokrat sangat menentang sikap pemerintah Jokowi saat ini menaikkan harga BBM subsidi di tengah kondisi masyarakat masih terpuruk di tengah pandemi Covid-19.
Politisi Partai Demokrat Andi Arief menyebut, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berkuasa memang pernah menaikkan harga BBM sampai empat kali.
Namun itu kata Andi, dilakukan dengan sangat berat dan terpaksa karena harga minyak dunia kala itu melambung tinggi.
Kemudian beban APBN yang ditinggalkan rezim sebelumnya juga cukup besar, dan utang pada IMF belum terlunasi.
"Jadi terpaksa sekali menaikkan harga BBM," katanya.
Hanya saja saat itu SBY kata dia, berjanji bahwa jika harga minyak dunia turun, pemerintah akan menurunkan harga BBM dan itu dilakukan, di mana SBY tiga kali menurunkan harga BBM.
"Pada waktu itu oleh PDIP seakan-akan, (pihak SBY) akan menggunakan BLT sebagai alat untuk menyogok rakyat. Tidak, buktinya menurunkan harga BBM," tukasnya.
Berbeda dengan pemerintahan Jokowi, di mana menurut Andi, pihaknya melihat saat ini ada keinginan partai politik penguasa meninabobokkan rakyat.
"Ada keinginan dari partai penguasa untuk meninabobokkan rakyat untuk kepentingan elektoral. Jadi menaikkan harga BBM tanpa janji menurunkan harga tapi mereka pasti akan menguasai pembagian BLT atau bantuan-bantuan lainnya untuk kepentingan elektoral," tuturnya.
"Di sini yang menurut saya satu sifat kerakyatan yang dikhianati. Partai Demokrat tidak pernah melakukan itu," tandasnya. []
