Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan isyarat bahwa saat ini partainya tengah fokus terhadap upaya membangun koalisi besar dari koalisi-koalisi partai yang saat ini sudah terbentuk untuk Pilpres 2024.
"Kami bicara koalisi besar. Jadi, ada KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), ada Koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya), ada yang lain," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 3 Mei 2023.
Airlangga hadir di Istana Presiden sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membahas optimalisasi kebijakan perdagangan karbon.
Lebih lanjut, ia mengibaratkan koalisi partai layaknya sebuah perusahaan yang ingin mendaftarkan diri pada bursa saham.
"Seperti perusahaan masuk IPO (penawaran umum perdana), persyaratannya banyak, ada pajaknya harus clearence, harus punya dana, kan gitu; baru bisa listing, baru masuk bursa," selorohnya.
Sementara itu, Rabu siang, Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Plataran Senayan, Jakarta.
Ia mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka halalbihalal. Selain itu, dia juga meminta agar media bersabar menantikan hasil pertemuan nanti.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau mengundang para ketua umum partai koalisi pemerintah ke Istana Kepresidenan pada Selasa malam, 2 Mei 2023.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Plt. Ketua Umum PPP Mardiyono.
Menurut sejumlah ketua umum yang hadir, pertemuan dengan Jokowi itu tidak secara khusus membahas politik, melainkan lebih banyak membahas persoalan bangsa khususnya soal perekonomian.
Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.[]
