Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp 537,2 triliun pada Desember 2022.
Sri Mulyani mengungkapkan, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan momentum pemulihan ekonomi nasional.
"Untuk tahun ini yang sekarang sudah mendekati bulan terakhir kita juga melihat bahwa belanja untuk 2022 harus diselesaikan," kata Menkeu seusai Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022.
Menurutnya, belanja harus segera diselesaikan mengingat tahun 2022 ini sudah memasuki bulan Desember. Sebab, belanja pemerintah pusat yang memiliki alokasi Rp 1.119,5 triliun realisasinya sampai November masih 78,2 persen atau Rp 876 triliun.
Ia berpendapat, apabila seluruh kementerian/lembaga (K/L) melakukan belanja sampai akhir tahun dengan mengikuti pola tahun lalu yaitu realisasinya mencapai 96 persen maka pada Desember ini harus dicairkan Rp 203 triliun dari belanja pusat.
Untuk belanja daerah yang alokasinya Rp 1.196 triliun pun baru terealisasi Rp 818 triliun atau 68,2 persen sampai November.
Dia mengatakan, jika mengikuti pola tahun lalu dengan realisasi mencapai 93 persen maka pada Desember ini akan dicairkan dari APBD sebesar Rp 294 triliun.
"Dengan demikian total operasi APBN dan APBD untuk perekonomian akan mencapai Rp 537,2 triliun untuk Desember ini saja," ujarnya.
Lebih lanjut, dia juga memastikan akan terus mendukung K/L dan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan APBN 2022 sebagai cara dalam meningkatkan momentum pemulihan ekonomi.
"Namun itu tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian," tuturnya.
Sementara itu untuk 2023, Sri Mulyani berharap K/L dan pemda mulai menyiapkan pelaksanaan secara dini sehingga APBN pada awal tahun bisa langsung dilaksanakan.
- Baca juga: Kisah 43 Tahun Pertemanan Sri Mulyani-Retno Marsudi, Dua Srikandi di KTT G20 Bali
- Baca juga: Sri Mulyani: RI Bakal Pensiun Lebih Awal sebagai Produsen Batu Bara
Pelaksanaan APBN diyakini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan.[] (Antara)
