Mamuju - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar membutuhkan tim terpadu menangani persoalan-persoalan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal tersebut disampaikan Akmal Malik dalam rapat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023, Selasa, 12 Juli 2022.

Akmal mengungkapkan, dari sejumlah persoalan yang dihadapi, OPD perlu berkoordinasi satu sama lain agar memahami setiap persoalan.

"Misalnya masalah dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan perubahan kelembagaan. Kita butuh tim terpadu. Ketika ada persoalan, tim ini langsung bergerak," ujar Akmal.

Tim terpadu tersebut, kata dia, nantinya akan melakukan pendampingan terhadap OPD secara berkelanjutan. Dengan begitu, RKPD yang akan dijalankan 2023, lebih terencana dan terarah.

Salah satu persoalan yang dihadapi OPD lingkup Pemprov Sulbar, kata Akmal, yakni Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

"Namun hal itu secara bertahap dapat diatasi melalui coaching clinic oleh tim SIPD Kemendagri," kata Akmal.

Hal itu, kata dia, harus menjadi motivasi bagi OPD Pemprov Sulbar agar lebih aktif dan sigap terhadap setiap persoalan yang menghambat kinerja Pemda.

"Tolonglah OPD lebih bergerak menjemput setiap persoalan yang dihadapi institusi," katanya.

Untuk diketahui, rapat tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik pada APBD perubahan 2022, maupun APBD 2023.

Selain itu, melakukan evaluasi atas upaya-upaya mengatasi persoalan yang dihadapi Organisasi perangkat Daerah (OPD). []