Jakarta - Berlangsung aksi unjuk rasa ke kantor BUMN di Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022. Massa mendesak Menteri Erick Thohir memecat Immanuel Ebenezer sebagai komisaris di salah satu BUMN.
Immanuel yang merupakan Ketua Jokowi Mania bertindak sebagai saksi meringankan untuk terdakwa teroris Munarman di mana kasusnya tengah berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
"Pak Menteri Erick Thohir mohon ditindaklanjuti Pak, pembela teroris tidak layak jadi komisaris di BUMN," demikian isi salah satu tuntutan massa aksi dilansir dari sebuah tayangan video di Twitter @sirajapadoha.
Seorang pendemo dalam pernyataan sikap menyatakan, Immanuel melakukan langkah yang berani, yang sangat merobek nurani masyarakat. Di mana masyarakat menolak aksi-aksi radikalisme dan terorisme.
Mengacu pada UU No.19/2003, tentang Badan Usaha Milik Negara dan SE Menteri BUMN Nomor 15/MBU/XI/2021 pada Poin 1 Huruf A sampai E di antaranya secara tegas disebut seorang pejabat negara dilarang menjadi simpatisan maupun anggota, memberi dukungan langsung maupun tidak langsung yang mengarah pada tindakan terorisme.
Baca juga: Alasan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Jadi Saksi dalam Persidangan Munarman
Ditegaskan pula pada Poin 2, bahwa setiap BUMN wajib melakukan pencegahan dan penindakan potensi berkembangnya paham radikalisme.
Hal ini diperkuat dengan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa tidak ada tempat bagi terorisme di tubuh BUMN pada Kamis, 16 September 2021.
"Oleh karena itu kami dari Merah Putih Gegas mengajak rekan-rekan seperjuangan dan kaum nasionalis menuju Istana Negara agar Immanuel Ebenezer diberhentikan dari Komisaris PT Mega Eltra," kata pendemo.
Mereka juga menyesalkan sikap Menteri BUMN terkesan diam dengan situasi saat ini, di mana komisaris BUMN yang bersangkutan belum mendapat tindakan termasuk atas adanya kelompok-kelompok radikal yang bercokol di tubuh BUMN.
"Poin tuntutan adalah meminta Menteri BUMN memecat Immanuel Ebenezer dalam waktu 3 x 24 jam dimulai dari aksi hari ini," kata pendemo, seorang perempuan yang membacakan tuntutan.
Kemudian meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk membersihkan orang-orang yang terpapar, yang mendukung intoleransi, dan radikalisme di tubuh BUMN.
"Meminta Presiden Jokowi menekan lebih tegas kepada para menteri, Panglima TNI, Kapolri dan jajarannya untuk membasmi orang-orang yang terindikasi membantu, mendukung dan terpapar intoleransi, radikalisme dan terorisme. Karena membela teroris adalah bagian dari teroris," tukasnya. []
