Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menentang keras usulan penundaan Pemilu 2024 yang mulanya digulirkan oleh Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Pertama, Said Didu mempertanyakan wacana penundaan Pemilu yang diklaim sebagai permintaan dari banyak pihak, yang berdasarkan pada big data di sosial media. 

"Apakah sudah bertanya ke seluruh rakyat?" kicau @msaid_didu dikutip Opsi di Jakarta, Kamis, 3 Maret 2022.

Baca juga: Istana Tak Ingin Presiden Jokowi Dianggap Dalang Penundaan Pemilu 2024

Sementara klaim penundaan pemilu dilakukan lantaran beban negara lagi berat diterpa pandemi, menurut Didu, kenapa di sisi bersamaan pemerintah masih membangun Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan lain-lain.

Untuk dalih penundaan pemilu lantaran ekonomi Indonesia sedang berat-beratnya juga dirasa tidak tepat.

"Yang bikin berat dan utang meroket siapa?" kata Didu.

Kemudian, alasan pemilu ditunda lantaran masih ada pandemi juga tidak disetujui Didu, karena Pilkada 2020 juga berlanjut di saat pandemi baru melanda negeri ini.

"Klean Waras?" kata Didu.

Baca juga: Gaduh Penundaan Pemilu, Azyumardi Wanti-wanti Perkataan Jokowi Tak Bisa Dipegang

Said Didu pun berharap semoga tidak muncul alasan baru untuk perpanjangan masa jabatan Presiden, dengan dalih untuk menuntaskan pengawasan WhastsApp emak-emak.

"Dan untuk menuntaskan penghapusan jejak sejarah Pak Harto," kata Said Didu.

Sebelumnya, tiga ketua umum parpol koalisi pemerintahan Presiden Jokowi berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan kepala negara.

Ketiga ketua umum parpol koalisi itu adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Wacana perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi mulanya dicuatkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Namun,Presiden Jokowi hingga kini belum angkat suara perihal usulan agar Pemilu 2024 ditunda. []