Opsi.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman mendesak pemerintah segera memaksimalkan Koperasi Desa Merah Putih (KMP) dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Langkah ini dinilai lebih tepat dibanding terus membebani TNI dan Polri dalam urusan teknis distribusi beras cadangan pemerintah.
“Bapak Presiden Prabowo sudah meresmikan 80.000 Koperasi Merah Putih. Tapi Dirut Bulog bilang, baru ratusan koperasi yang dilibatkan di program SPHP. Lalu, buat apa ada 80.000 itu kalau tidak dipakai untuk jalur distribusi SPHP?” kata Alex melalui keterangan resmi dikutip Rabu (27/8/2025).
Alex mengatakan hal di atas dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, dan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Kamis (21/8/2025) kemarin.
Alex menegaskan, pelibatan TNI/Polri memang sempat efektif meredam lonjakan harga beras. Namun, pola ini justru menimbulkan biaya tambahan karena mobilisasi logistik dilakukan oleh aparat yang sebenarnya tidak didesain untuk distribusi pangan.
“Ke depan, Polri tak perlu lagi dilibatkan untuk urusan teknis seperti ini. Kan sudah ada KMP yang tersebar di pelosok, siap beroperasi, dan bisa langsung diberdayakan,” ujar legislator asal Sumatera Barat II tersebut.
Dengan stok beras di gudang Bulog yang mencapai 4 juta ton, Alex menilai pemerintah hanya perlu memperkuat jalur distribusi agar beras segera sampai ke masyarakat. KMP, menurutnya, merupakan instrumen strategis yang bisa menutup celah distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga.
“Negara boleh rugi saat menjalankan layanan publik. Yang enggak boleh rugi itu swasta, karena memang mereka pasti tak mau. Jadi pemerintah harus berani kreatif, salah satunya dengan mengoptimalkan koperasi yang sudah ada,” tutur Alex.
