Mamuju - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar (ABM), dinilai tidak becus dalam memimpin roda pemerintahan di Sulawesi Barat (Sulbar).
Hal tersebut disampaikan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Manakarra, Ansar, saat dikonfirmasi, Sabtu, 30 April 2022.
Menurut Ansar, penilaian tersebut dipengaruhi sejumlah faktor yang dianggap tidak dapat dihadapi Gubernur Sulbar.
"Di masa kepemimpinannya, kebijakan ABM kerap kali menuai sorotan publik," kata Ansar.
Salah satunya, kata dia, di awal tahun kepemimpinannya, ABM sempat menuai sorotan lantaran keliru dalam membacakan sila-sila Pancasila.
"ABM saat itu menempatkan sila ke lima menjadi sila ke dua," katanya.
Kini, kata Ansar, riak-riak kembali muncul di akhir masa jabatan ABM lantaran melakukan pelantikan roling jabatan sejumlah kepala OPD di malam hari yang terkesan dipaksakan.
"Saya menilai, pelantikan yang dilakukan ABM terkesan dipaksakan, sebab tidak ada hal yang terlalu urgent sehingga dilakukan mutasi jabatan," kata Ansar.
Salah satu yang dinilai sangat urgent untuk diselesaikan oleh ABM sebelum meninggalkan jabatannya, kata dia, yakni harga TBS kelapa sawit yang masih menjadi polemik di tengah petani sawit.
"Coba di akhir masa jabatannya, ABM melakukan sidak ke sejumlah perusahaan sawit yang secara sepihak menurunkan harga TBS yang menyalahi hasil penetapan, mungkin itu lebih berguna," katanya.
Ansar menjelaskan, berdasarkan hasil berita acara tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit, April 2022, diangka Rp 2,907.84 hingga Rp 3,000 perkilogram.
"Sementara informasi yang berhasil kami himpun dari sejumlah petani sawit, beberapa pihak perusahaan menurunkan harga TBS menjadi Rp 1,750 hingga Rp 2,000 perkilogram," kata Ansar.
Sehingga, pihaknya meminta DPRD Sulbar lebih jeli melihat dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan sejumlah ASN terkait pelantikan pejabat lingkup Pemprov Sulbar tersebut.
"Mutasi jabatan yang baru saja dilakukan, kami meminta DPRD Sulbar untuk jeli melihat dugaan potensi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan sejumlah ASN dari berbagai aspek," katanya. []
