Jakarta – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Longki Djanggola mengusulkan solusi kontroversial untuk menutupi kekurangan dana pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

Menurutnya, anggaran pendidikan dan kesehatan bisa dialihkan sebagian untuk menutupi defisit tersebut.

Longki, yang juga dikenal sebagai anak buah Prabowo Subianto, menilai anggaran pendidikan dan kesehatan seharusnya bisa dialokasikan hingga 20 persen untuk kebutuhan lain, termasuk PSU.

"Diskresi kepada daerah untuk menggunakan dana wajib, misalnya anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen," ujarnya dalam rapat bersama KPU dan pemerintah di Komisi II DPR, Senin, 10 Maret 2025.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah bisa melakukan diskresi untuk mengalihkan sebagian anggaran tersebut ke KPU sebagai penyelenggara Pilkada. Menurut Longki, usulan ini tidak bertentangan dengan instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran.

"Saya kira perlu dipertimbangkan sepanjang itu bisa diatasi dengan kebijakan Pak Menteri," tambahnya.

Namun, usulan Longki langsung ditolak tegas oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang hadir dalam rapat tersebut.

Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan anggaran wajib seperti pendidikan dan kesehatan untuk kepentingan Pilkada.

"Mohon maaf Pak Longki, kita enggak akan mengorbankan yang wajib, Pak. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, itu dampaknya langsung ke masyarakat," tegas Tito.

Dia juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pilkada ulang 2024 telah dipangkas dari usulan awal Rp 1 triliun menjadi Rp 719 miliar.

"Ini kami kira sudah turun dari perkiraan rapat sebelumnya karena ada efisiensi," jelasnya.[]