News Selasa, 15 Februari 2022 | 10:02

Andi Arief: Apa Benar Hasto Berada di Balik Penambang Andesit Wadas?

Lihat Foto Andi Arief: Apa Benar Hasto Berada di Balik Penambang Andesit Wadas? Ketua badan pemenangan pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief. (foto: ist).

Jakarta - Ketua badan pemenangan pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menandaskan, kader partainya tidak terlibat dalam pusaran represifitas aparat kepolisian yang menangkapi puluhan warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, pada Selasa, 8 Februari 2022.

Adapun sebelumnya Bupati Purworejo Agus Bastian yang merupakan kader Demokrat disoroti pegiat media sosial pro Jokowi, atas tanggung jawabnya dalam polemik permasalahan di Wadas. Namun, Bendungan Bener merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang turun langsung.

"Setelah PD difitnah atas kasus Wadas, kini tak terbukti," kata Andi Arief dalam akun Twitter-nya dikutip Opsi di Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022.

Andi Arief lantas menyinggung nama Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, adakah di balik penambang batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas.

"Bolehkah kami bertanya apa benar Hasto Sekjen PDIP berada di balik penambang andesit?" kata Andi Arief.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Wanto Sugito mengaku geram dengan kicauan Andi Arief. Menurutnya, sosok tersebut sudah berkali-kali membuat blunder bagi Partai Demokrat.

Pimpinan organisasi sayap PDIP ini menyayangkan sikap pimpinan Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak ambil sikap atas pernyataan Andi Arief.

"Sepertinya takut pada saudara Andi Arief. Lalu apa keistimewaan dia. Boleh dong saya bertanya seperti dia. Apa kartu truf Andi Arief sehingga dengan cuitannya yang berisik dan asal tuduh dibiarkan saja sama SBY dan AHY?" kata Wanto di akun Twitter PDI Perjuangan.

Warga Wadas saat ini tengah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk PSN Bendungan Bener sejak 2016. Penolakan tersebut kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian. []

 

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya