Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi komisaris PT Pertamina (Persero).

Evaluasi dilakukan menyusul komplain yang dilakukan Presiden Jokowi yang menilai Komisaris Pertamina lamban merealisasikan proyek investasi di Pertamina.

"Kita mendengar bagaimana Presiden Jokowi melakukan komplain dan protes kenapa proyek di Pertamina ini lamban. Saya dengar, itu lambat karena proyek di atas US$ 30 juta Direksi Pertamina butuh persetujuan komisaris," kata Andre dalam keterangan tertulis, Kamis 2 Desember 2021.

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Andre memberi contoh sejumlah proyek yang membutuhkan persetujuan komisaris.

Mulai dari proyek RDMP di Balikpapan dan proyek Olefin Complex Development di kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Tuban.

Menurut Andre, Direksi PT Pertamina harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan persetujuan dari komisaris Pertamina terkait dua proyek tersebut.

Ia mengatakan Proyek RDMP di Balikpapan dan proyek Olefin di kawasan kilang TPPI Tuban harus menunggu persetujuan komisaris hingga enam bulan lebih lamanya.

"Bagaimana proyek investasi bisa berjalan cepat kalau persetujuan Komisaris turunnya enam bulan lebih. Ini kita mau melakukan aksi korporasi yang cepat sesuai dengan arahan presiden agar investasi jalan, atau kita mau berpolitik di dalam BUMN," jelas Andre.

Ia menilai tindakan Komisaris PT Pertamina ini telah menghambat realisasi proyek investasi di Pertamina.

Menurutnya, tindakan ini juga bertentangan dengan arahan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Andre mengusulkan agar kinerja komisaris PT Pertamina dievaluasi.

"Ini perlu dievaluasi Pak Menteri. Saya mengusulkan bahwa proyek Pertamina di atas Rp 1 triliun-lah yang perlu diberikan persetujuan oleh Komisaris," tegas Andre. []