Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mendorong bank Himbara untuk bisa lebih menjangkau kelompok UMKM yang undigitable agar tidak terjerat pinjaman online (Pinjol) dan sebagainya.
Anis menyampaikan hal tersebut saat Komisi XI DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara, Senin, 24 Oktober 2022.
"Karena biasanya UMKM yang undigitable ini memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang rendah," kata Anis seperti mengutip keterangan tertulisnya, Rabu, 26 Oktober 2022.
Dalam kunjungan itu, dia memberikan catatan atas paparan yang disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Utara.
Dalam paparannya, Bapenda menyampaikan proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Ia menyampaikan PAD Sulawesi Utara sebesar 42,89 persen dan pendapatan provinsi tersebut mencapai 57,11 persen.
Sementara menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut sampai tahun 2021 seluruh daerah di Indonesia memiliki ketergantungan terhadap transfer dari pusat dengan angka yang masih sangat tinggi yaitu sebesar 80,1 persen.
Selain itu, lanjut Anis, Menko Perekonomian berpendapat rata-rata PAD seluruh Indonesia hanya sebesar 12,87 persen.
"Sementara Sulawesi Utara, memiliki PAD sebesar 42,89 persen. Ini sesuatu yang luar biasa, Karena di tengah banyaknya pemerintah provinsi dan kabupaten yang memiliki ketergantungan terhadap pusat masih sangat tinggi, Sulawesi Utara mampu bangkit," ujarnya.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menyoroti catatan BPS Sulawesi utara tentang pertumbuhan ekonomi yang mencapai sebesar 5,93 persen.
Melihat itu, ia mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak terlena dengan angka. Akan tetapi perlu melihat realita kondisi ekonomi di lapangan.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin bisa dinikmati oleh seluruh warga daerahnya. Pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu menjangkau atau bisa dinikmati oleh seluruh warga, karena itu tidak hanya kuantitas. Namun kualitas pertumbuhan ekonomi juga penting untuk diperbaiki," tuturnya.
Selain itu, Wakil Ketua BAKN DPR ini juga mengingatkan bahwa UMKM adalah faktor pendorong yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.
"Dengan pelaku UMKM yang lebih banyak bergerak di sektor pertanian di Sulawesi Utara, perlu dibuat pemetaan dan pendataan berapa persentase UMKM yang go digital," ucap Anis.[]
