Jakarta - Anggota DPR RI asal Aceh, Rafli meminta pemerintah serius membangun moda transportasi publik kereta api yang dicanangkan menghubungkan Banda Aceh - Medan sejak beberapa dekade silam.
Demikian disampaikan Rafli saat menghadiri rapat Komisi VI DPR RI dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung, Kamis, 2 Februari 2023.
Politisi Fraksi PKS ini juga membandingkan era pemerintahan Hindia Belanda di Aceh, di mana saat itu kereta api mampu beroperasi. Namun, hingga 77 tahun Indonesia merdeka, proyek kereta api di Aceh masih belum terealisasi.
"Kereta api di Aceh sekarang cuma ada 3 gerbong namun tidak menghubung antar 1 kabupaten pun, jika berhistoris, dulu masa belanda ada kereta api, menghubungkan Stasiun Koeta Raja (Banda Aceh)-Medan. Setelah merdeka 77 tahun semestinya ini sudah menjadi pemikiran kita bersama secara hati, untuk melakukan pemerataan pembangunan di Aceh, jangan hanya aset-aset dan tanah KAI aja di Aceh jadi bisnis, sehingga terjadi gesekan sosial di sana," kata Rafli seperti mengutip keterangannya, Jumat, 3 Februari 2023.
"Harus ada jawaban psikologis bagi masyarakat, khusus buat Aceh saya harap dukungan Komisi VI, agar tahun-tahun berikutnya ada kebijakan pemerintah untuk penyelesaian pembangunan kereta api di Aceh. Saat ini di Aceh cuma tasiun Krueng Mane - Stasiun Bungkaih - Stasiun Krueng Geukueh yang sempat dilakukan uji coba dengan panjang lintasan 11,35 km sejak 3 November 2016," sambungnya.
Pada tahun 1998, lanjutnya, Presiden Indonesia, Bacharuddin Jusuf (B.J) Habibie sempat berencana ingin menghidupkan kembali jalur kereta api peninggalan Belanda di Aceh.
Namun rencana ini gagal, dan diwacanakan lagi pada tahun 2002. Kemudian, tahun 2012, pemerintah sempat menyiapkan anggaran untuk menghidupkan kembali jalur kereta api di Aceh. Tapi, anggaran tersebut ternyata dialihkan ke bidang irigasi.
Catatan sejarah kereta api Aceh, tahun 1874, rel kereta api pertama dibangun di Aceh oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-54, James Loudon, dengan lintasan Ulee Lheue-Kuta Radja.
Kereta api ini dioperasikan oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia-Belanda, Atjeh Tram (AT) yang berubah nama menjadi Atjeh Staats Spoorwegen (ASS) pada tahun 1916.
Perusahaan tersebut mengelola perkeretaapian di Aceh dengan panjang lintasan 511 km dengan total investasi yang pembangunan sebesar 20.000.000 gulden atau setara ± Rp 10,5 triliun jika dikonversi dengan nilai rupiah saat ini. Namun pada tahun 1982 angkutan kereta api Aceh berhenti total.[]
