Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, mengingatkan pemerintahan baru untuk memprioritaskan sektor penggerak ekonomi dalam pelaksanaan APBN 2025 yang akan dimulai pada Januari mendatang. 

Menurut Anis, APBN 2025 menghadapi tantangan besar, mengingat struktur anggaran yang masih didominasi belanja rutin.

“APBN 2025 disusun oleh pemerintah sebelumnya, sehingga pelaksanaannya masih bersifat transisi. Namun, pemerintah yang baru harus mampu mengoptimalkan anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Anis dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu, 21 Desember 2024.

Anis mengkritik stagnasi ekonomi nasional yang tercermin dari pertumbuhan pendapatan negara. 

“Walaupun nominal pendapatan meningkat, tingkat pertumbuhannya fluktuatif. Misalnya, pada 2023 hanya tumbuh 5,6 persen, dan 2025 diproyeksikan tumbuh 6,9 persen. Ini tidak cukup untuk mengimbangi kebutuhan belanja negara yang terus meningkat,” ungkapnya.

Legislator Komisi XI ini juga menyoroti pembiayaan negara yang terus bertambah, dengan proyeksi Rp616,6 triliun pada 2025. 

“Beban utang dan bunga utang yang meningkat menjadi tantangan besar. Pemerintah harus lebih bijak dalam alokasi anggaran untuk memastikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Anis menutup dengan menyerukan optimalisasi peran kementerian dan lembaga dalam menggerakkan sektor ekonomi strategis. 

"APBN bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana bisa benar-benar berdampak bagi rakyat dan ekonomi nasional," pungkasnya.[]