Jakarta - Partai Demokrat mempertanyakan diklaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal sumber big data 110 juta netizen yang mengatakan setuju kontestasi pemilihan umum (pemilu) 2024 ditunda.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bamkostra) PD Herzaky Mahendra Putra meminta Luhut Pandjaitan membuka metode pengambilan data tersebut.
"Sudah ada pakar media sosial, Ismail Fahmi, yang mempertanyakan keabsahan statement salah satu menteri Jokowi yang bawa-bawa big data. Mari dibongkar itu siapa lembaga yang mengolah big data versi pemerintah," kata Herzaky kepada wartawan, Sabtu, 12 Maret 2022.
Menurutnya, pembukaan data diperlukan untuk membuktikan apakah benar atau tidak netizen menghendaki hal tersebut, atau wacana itu hanya dari kalangan pendengung saja.
"Lalu, seperti apa mengambil datanya? 110 Juta netizen bahas penundaan pemilu? Dari mana itu angkanya? Berapa persen itu dari total data yang diambil? Pengguna media sosialnya beneran manusia, atau seperti biasa, pendengung dan akun bot pendukung pemerintah?"
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bamkostra) PD Herzaky Mahendra Putra.(Foto:Istimewa) ujarnya.
Dia mengatakan, saat ini kondisi masyarakat sedang sulit akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, bahaya jika pemerintah lebih banyak menghabiskan waktu untuk melanggengkan kekuasaan.
"Bahaya benar kalau kita punya pemerintahan seperti ini. Punya segala sumber daya yang diperlukan. Tapi, waktu dan tenaganya lebih banyak dipakai untuk berupaya melanggengkan kekuasaan. Bukannya mengurusi rakyat yang sedang susah, sedang kesulitan karena pandemi," tuturnya.
Seharusnya, lanjut dia, pemerintah bisa betul-betul menjaga konstitusi dan amanah reformasi.
Lebih lanjut, dia meminta para elite meneladani sikap negarawan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menurutnya tidak haus kekuasaan meski survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan saat itu cukup tinggi.
"Mari jaga betul konstitusi kita, amanah reformasi, dan demokrasi kita. Teladani pilihan sikap Bapak SBY, yang tidak rakus kekuasaan, tetap patuh pada Konstitusi, meskipun survei kepuasan terhadap pemerintahan beliau selalu di atas 70 persen, bahkan pernah 75 persen, jauh di atas pemerintahan saat ini, padahal era Bapak SBY dulu beliau tidak memakai buzzer dan influencer," tuturnya.
Lantas Herzaky mengklaim bahwa untuk saat ini sangat sulit mencari sosok pemimpin seperti SBY.
"Memang sulit mencari sosok pemimpin dan negarawan seperti Bapak SBY yang telah berhasil menunjukkan komitmen kuatnya kepada konstitusi dan demokrasi," katanya.
Lebih lanjut, dia berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa melaksanakan konstitusi dengan baik, tidak terjebak, dan tak gila kekuasaan.
"Apakah Presiden Joko Widodo bakal bisa lolos dari jebakan pemimpin yang otoriter dan gila kuasa, di tengah dominannya pendukung beliau di parlemen, dan banyaknya penjilat di sekeliling beliau? Kita doakan beliau bisa meneladani Bapak SBY dan turun dengan mulus di 2024 sesuai dengan konstitusi," ucap Herzaky.[]
