Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 harus mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan, serta kesejahteraan secara optimal.
Selain itu, APBN juga harus dapat mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari guncangan, serta menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.
Menurutnya, APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato tentang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Dalam RAPBN Tahun 2024, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp 2.781,3 triliun.
BACA JUGA: Realisasi Semester I APBN 2023: Perekonomian Melambat, Harga Komoditas Unggulan Menurun
Pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 2.307,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 473 triliun, serta hibah sebesar Rp 0,4 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 3.304,1 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun.
"Keseimbangan primer negatif Rp 25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun," ujar Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi turut mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pengelolaan fiskal secara kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.
Melalui hal tersebut, pemerintah berharap tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen, angka kemiskinan dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377, serta indeks pembangunan manusia dalam rentang 73,99 hingga 74,02.
"Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110," ucap Presiden.
Presiden juga berharap pembahasan RAPBN tahun 2024 tersebut dapat dilakukan secara konstruktif. Hal tersebut penting dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Maju.
"Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2024 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tuturnya. []
