Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri.
Demikian disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi se-Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Ketua Umum KADIN M Arsjad Rasjid serta ketua umum KADIN provinsi.
"Uang APBN, uang BUMN, belanja APBN, APBD, belanja BUMN harus dan wajib membeli produk dalam negeri," kata Presiden Jokowi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.
"Sangat lucu sekali APBN yang kita kumpulkan dari pajak, PNBP, royalti, masuk ke APBN kemudian keluar sebagai belanja pemerintah, yang dibeli barang impor. Waduh bodoh banget kita kalau terus-terusan begitu, ndak," sambungnya.
Ia juga mengaku telah meminta komitmen seluruh daerah agar menggunakan APBD untuk belanja produk dalam negeri.
"Komitmen sudah muncul di Rp 897 triliun, dan ini adalah peluang oleh sebab rekan-rekan kita UMKM itu masuk ke `e-catalog`," ujarnya.
Apalagi saat ini, menurut Jokowi, "platform" e-catalog sudah berbeda dan dibuat sederhana.
"Semua ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang kita miliki dan kita bersyukur bisa mengendalikan inflasi di angka 4,9 persen, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 5,01 persen, kuartal kedua 5,44 persen saat negara lain itu sekarang semuanya turun dan anjlok pertumbuhan ekonominya," tuturnya.
Presiden Jokowi pun menyebut konsumsi listrik sudah tumbuh 7,3 persen yang artinya industri bergerak naik dan pabrik-pabrik mulai ekspansi.
"Ini yang harus kita syukuri. Kredit juga tumbuh dari yang sebelumnya masih di angka 1-3 persen, sekarang sudah berada di angka 10,6, artinya apa? Ini akan memicu pertumbuhan ekonomi kita," kata dia.
"Dana pihak ketiga tumbuh 9,13 persen artinya utamanya mungkin di KADIN banyak yang menabung di bank karena duitnya kelebihan. Non performing loan juga masih di angka 2,86 (persen) masih sangat baik, ini yang harus kita gaungkan agar optimis ada meski kita harus hati-hati karena keadaannya tidak jelas di ekonomi global kita," ucap Presiden menambahkan.
Presiden pun berharap agar KADIN mewakili para pengusaha di Indonesia dapat membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah.
"Pemerintah dengan dunia usaha agar sambung, kalau ada yang ingin disampaikan segera sampaikan ke ketua (KADIN) biar sampai ke pemerintah sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu kita dalam menaikkan kesejahteraan Indonesia," ucap Presiden Jokowi.[] (ANTARA)
