Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku kerap menerima laporan dari masyarakat tentang oknum yang mengaku sebagai Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli meminta uang.

Mahfud mengatakan para oknum ini kerap menggunakan atribut Satgas Saber Pungli. Dalam melakukan aksinya, mereka biasa mendatangi kantor maupun perusahaan.

"Saya sering menerima laporan melalui WhatsApp, melalui telepon ada orang yang mengaku dari Saber Pungli dan memakai baju yang ada gininya (menunjuk logo Satgas Saber Pungli) sering meminta uang," kata dia saat Rapat Koordinasi Satgas Saber Pungli, Rabu, 15 Desember.

"Mereka datang ke kantor-kantor, perusahaan, pengusaha kemudian meminta periksa buku keuangan, `kamu menyuap siapa kemarin`," kata Mahfud menambahkan.

Lantas dia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan oknum semacam itu. Apalagi, Mahfud bilang, Satgas Saber Pungli bukan penegak hukum mandiri tapi penegak hukum yang menempel pada aparat penegak hukum lain.

"Saber Pungli dia tidak bisa menegakkan hukum tapi kalau ada (nantinya, red) diserahkan ke polisi, terutama penegak hukum pidana," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengimbau agar publik tidak percaya kepada oknum itu jika ingin melakukan pengecekan pembukuan dan meminta uang. Siapapun, katanya, tidak boleh takut hanya karena melihat seragam petugas yang mengaku sebagai Saber Pungli.

Musababnya, logo maupun baju Satgas Saber Pungli bisa dibuat di mana saja dan kepada siapa saja.

Dia menuturkan, kejadian semacam ini sudah sering dialami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, banyak oknum yang mengaku sebagai petugas komisi antirasuah untuk mendapatkan uang dari kepala daerah termasuk camat dan bupati.

"Hati-hati yang pakai seragam. Ini kan yang dipakai seragam (logo Satgas Saber Pungli, red) ini sudah lama dan bisa dibuat oleh orang lain," kata dia.

"Jadi jangan sampai ada yang mengatasnamakan saber pungli bahkan mengatasnamakan KPK. Kan ada KPK swasta yang minta-minta uang itu kemudian camatnya takut, bupatinya takut, diancam mau dibawa kemudian bayar, bayar. Itu banyak juga, masyarakat supaya hati-hati," ucap Menkopolhukam Mahfuf MD menambahkan.[]