Jakarta - Rumah Milenial Indonesia (RMI) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar webinar yang mengangkat topik Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dalam Perspektif Pemuda, Akademisi dan Budaya, Selasa, 8 Februari 2022 kemarin.
Dalam diskusi yang digelar secara daring dan dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan ini, RMI Kaltim turut mengundang tiga orang narasumber yakni Dr. Piatur Pangaribuan dari kalangan Akademisi, Dr. Abriantinus selaku Budayawan Lokal serta Bakri Hadi yang menjabat sebagai Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltim.
Ketua Umum Hipmi Kaltim, Bakri Hadi menyebut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang di era Presiden Jokowi adalah sebuah langkah besar bagi masyarakat Kalimantan terkhusus Kalimantan Timur.
Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa seluruh komponen masyarakat perlu mendukung penuh pembangunan IKN tersebut.
"Menurut saya penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Baru di era Pemerintahan Pak Jokowi adalah sebuah langkah besar yang harus sepenuhnya kita dukung dan kawal, karena hal ini juga akan berdampak baik pada pemerataan pembangunan serta mengubah paradigma Jawa-sentris yang selama ini kita kenal," kata Bakri meneruskan keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 9 Februari 2022.
Menurutnya, pasca pengesahan UU IKN di DPR masih ada hal yang perlu didorong serta dikawal oleh masyarakat Kaltim terkhusus pemuda dan milenial yakni memastikan bahwa 9 peraturan turunan UU IKN yang sudah sangat baik ini.
"Nantinya harus semakin memperhatikan dan mengakomodir kearifan lokal atau budaya lokal Kalimantan Timur. Pemerintah Pusat juga harus bersinergis dengan pelaku usaha dalam proses pembangunan IKN baik dari sisi hulu maupun hilir," ujar Bakri
Sementara, Budayawan Lokal sekaligus Panglima Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak (KOPPAD) Borneo, Abriantinus memaparkan bahwa dipilihnya Kaltim sebagai IKN ialah momentum bersejarah yang akan menentukan kemajuan Provinsi Kalimantan Timur.
Hal itu juga menurutnya, sekaligus ini menjadi peluang dan tantangan bagi masyarakat Kalimantan terkhusus Kalimantan Timur. Dia mengatakan bahwa momentum IKN ini akan membawa suatu peradaban baru untuk menyongsong Indonesia Maju.
"Bagi kami Momentum IKN ini peristiwa bersejarah yang akan menjadi penentu kemajuan wilayah Kalimantan terkhusus Kaltim yang ditetapkan sebagai IKN. Hal ini juga akan membawa kita pada peradaban baru menyongsong Indonesia Maju. Dan yang terpenting kita masyarakat Kalimantan terkhusus Kaltim harus menunjukkan bahwa Budaya atau kearifan lokal Kaltim adalah jati diri bangsa serta perekat persatuan," tutur Abriantinus.
Lebih lanjut, akademisi sekaligus Rektor Universitas Balikpapan Periode 2016-2020, Dr. Piatur Pangaribuan menegaskan bahwa Sumber daya alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah di Kaltim ini sudah memadai sehingga pemindahan IKN di Era Presiden Jokowi ini sangatlah tepat dan relevan mengingat Kaltim juga salah penyumbang terbesar APBN secara nasional.
"Sudah tepat dan relevan sekali Presiden Jokowi menetapkan Kalimantan Timur sebagai IKN karena dari sisi SDA maupun SDM kita sudah memadai dan harus diingat Kaltim ini salah satu penyumbang APBN terbesar dan secara geopolitik pemindahan IKN ini juga akan berdampak positif pada penguatan pos penjagaan perbatasan dengan negara tetangga dan juga pengelolaan kekayaan alam," kata Piatur.
Selain itu, dia juga menyayangkan adanya tokoh-tokoh sekaliber tokoh nasional yang berupaya membangun narasi negatif terhadap gagasan besar IKN.
"Gagasan besar IKN ini harusnya didukung oleh semua komponen Bangsa bukan malah dibuat gaduh dengan narasi - narasi yang tak jelas," kata Piatur.
Menutup webinar, Direktur RMI Wilayah Kaltim, Daniel A. Sihotang mengajak semua komponen masyarakat terkhusus kalangan mahasiswa, pemuda dan milenial untuk bersama-sama mengawal agenda besar terkait ditetapkannya IKN di Kalimantan Timur.
Daniel pun juga mendorong pelibatan secara aktif masyarakat Kalimantan Timur untuk mengambil peran dalam pembangunan IKN.[]
