Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja menyampaikan sejumlah program strategis prioritas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Rahmat Bagja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan DKPP di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu, 13 April 2022.
"Bawaslu sedang memantapkan beberapa program prioritas," kata Bagja mengutip ANTARA.
Dalam hal tersebut, dia menyampaikan enam program yang digagas, yakni pertama adalah mempersiapkan aplikasi sistem penanganan pelanggaran pemilu dan pelaporan (Sigaplapor).
Program kedua, pengembangan sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) versi 3.0.
"Termasuk di dalamnya mempersiapkan persidangan online. Alhamdulillah, hal ini sudah dicoba dalam Pilkada 2020," ujarnya.
Sementara program strategis ketiga, yakni meliputi pengembangan sistem pengawasan secara elektronik, di antaranya formulir pengawasan (Form-A) dan sistem pengawasan pemilu (Siwaslu).
Program strategis keempat, katanya, yakni pengembangan desa anti-politik uang, kemudian program kelima, pemberdayaan kader pengawas partisipatif dan program keenam adalah penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP).
Dia menyampaikan adanya peralihan pimpinan Bawaslu provinsi tahun ini untuk periode 2022-2027 dan kemudian peralihan kepemimpinan Bawaslu kabupaten/kota pada 2023 untuk periode jabatan 2023-2028.
"Tahun ini diharapkan pengisian Bawaslu provinsi yang kemudian tahun 2023 untuk Bawaslu kabupaten/kota," ucap Rahmat Bagja.