Jakarta - Juru Bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengatakan, atasannya memiliki hak untuk membuka atau tidak big data penundaan Pemilu 2024. Sebab, big data ini diklaim tidak menggunakan anggaran negara, karena hanya berupa data internal Luhut.
Jodi merespons Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta buka big data penundaan pemilu 2024.
"Itu kan bukan data pemerintah. Internal Pak Luhut kok yang olah data tersebut," kata Jodi saat dihubungi, dikutip dari detikcomm, Selasa, 5 April 2022.
Baca juga: Gaduh Penundaan Pemilu, Azyumardi Wanti-wanti Perkataan Jokowi Tak Bisa Dipegang
"Enggak pakai anggaran atau resources pemerintah. Terserah pihak Pak Luhut lah mau buka atau enggak," ujar dia lagi.
Sebelumnya, ICW menunggu Luhut membaca surat permohonan informasi terkait big data penundaan Pemilu 2024. ICW masih menunggu balasan surat dari Luhut.
Baca juga: Bahlil Lahadalia: Jangan Haramkan Penundaan Pemilu
"Kami masih menunggu jawaban dari Saudara Luhut Binsar Pandjaitan perihal surat permintaan informasi publik tersebut. Maka dari itu, kami berharap saudara Luhut segera membaca dan membalas surat itu," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Minggu, 3 April 2022.
Kurnia menekankan agar data yang pernah diucapkan Luhut itu untuk dibuka. Dia menyarankan juru bicara Luhut, Jodi Mahardi untuk membaca regulasi tentang keterbukaan informasi publik. []
