Jakarta - Komisaris Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI), Roy Maningkas merespons pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir terkait pernyataan kebangkrutan Krakatau Steel.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI (Kamis, 2 Desember), Erick Thohir mengklaim bahwa Krakatau Steel akan bangkrut pada 31 Desember 2021 mendatang.
Untuk mengatasi hal tersebut, lantas Menteri BUMN berencana ingin menjual subholding Krakatau Steel yaitu PT Krakatau Sarana Infrastruktur.
Menanggapi itu, Roy Maningkas langsung menantang Erick Thohir bertaruh uang sebanyak Rp 1 miliar.
"Sebagai komisaris subholding KSI, saya menantang menteri BUMN untuk bertaruh Rp 1 miliar. Jika KS Bangkrut bulan ini, saya akan bayar pak menteri. Sebaliknya jika KS tetap bertahan tanpa melakukan yang diminta pak menteri, uang Rp 1 miliar itu akan saya sumbangkan ke kaum Dhuafa," kata Roy mengutip keterangan yang diterima Opsi.id, Senin, 6 Desember 2021.
Dia mengaku, saat ini Krakatau Steel memang dalam kondisi sulit. Akan tetapi, lanjutnya, manajemen telah berbuat yang terbaik dan sekarang kondisinya sudah mulai membaik.
Sebagai aset strategis, tegasnya, seharusnya Krakatau Steel diperlakukan dengan strategis pula.
"Jangan sampai hanya karena ada motif tertentu, KS menjadi korban dari kepentingan tertentu. Saya pernah menjadi komisaris di KS, dan sekarang di subholding KSI. Saya percaya dan yakin, KS tidak seburuk yang disampaikan oleh menteri BUMN," ujarnya.
Lebih lanjut, tambahnya, untuk menyelesaikan kewajiban Krakatau Steel kepada sejumlah krediturnya, perusahaan telah memiliki sejumlah rencana. Termasuk melepas kepemilikan saham di KSI hingga 40 persen.
Namun, lanjut Roy, belakangan muncul permintaan agar penjualan KSI sampai 70 persen saham.
Menurutnya, hal inilah yang justru akan merugikan Krakatau Steel sebagai pemegang saham mayoritas. Sebab, KSI merupakan aset penting dan cashcow dari Krakatau Steel. Bahkan saat ini sekitar 50 persen EBITDA Krakatau Steel berasal dari KSI.
"Jika mayoritas saham KSI dilepas, justru akan merugikan KS. Lagipula penyelamatan KS tidak harus melepas kepemilikan mayoritas di KSI. Kepentingan negara harus menjadi prioritas," ucap Komisaris Krakatau Sarana Infrastruktur, Roy Maningkas.[]
