Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md memastikan kasus kebocoran data negara yang dijebol Bjorka dan ramai diperbincangkan publik beberapa hari terakhir ini tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara.
“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujar Mahfud Md di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin, 12 September 2022.
Dengan demikian, menurut Mahfud, kasus tersebut ia nilai belum membahayakan data negara karena data-data yang dibocorkan Bjorka kepada publik justru merupakan hal-hal yang sudah diberitakan di koran-koran.
“Jadi, belum ada yang membahayakan dan isu-isu yang muncul itu kan sudah ada di koran tiap hari, (berita mengenai) jadi presiden, ini, gini, kan cuma itu. Tidak ada rahasia negara dari yang saya baca,” tutur Mahfud.
Sebagai wujud tindak lanjut kasus itu, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar rapat untuk mendalami hal tersebut.
Sebelumnya, peretas yang mengaku sebagai Bjorka melalui grup Telegram mengeklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden RI Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Klaim Bjorka itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter hingga Sabtu pagi, 10 September 2022.
Unggahan tersebut mengeklaim bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk sebuah surat yang dikirimkan BIN berlabel rahasia telah bocor.
Kepala Sekretariat Presiden Budi Heru Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor di jagat maya.
"Nanti, pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor," kata Heru kepada wartawan, Sabtu, 10 September 2022. []