Labuhanbatu Selatan – Calon Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, merespons tegas kritik yang dilontarkan oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution, terkait perbaikan infrastruktur di Sumut.
Dalam pertemuan dengan pengurus PDIP di Labuhanbatu Selatan, Senin, 30 September 2024, Edy menyatakan bahwa tidak semua masalah jalan rusak di provinsi tersebut berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi.
Menurutnya, Bobby terlalu menyederhanakan masalah tanpa memahami kompleksitas perbaikan infrastruktur.
"Jalan-jalan yang sering dikritik itu bukan semuanya jalan provinsi. Banyak di antaranya merupakan jalan nasional, tapi tanggung jawabnya seolah-olah dibebankan ke provinsi. Saya malas menanggapi hal-hal yang tidak memahami keseluruhan situasi," ujar Edy dengan tegas.
Edy Kritik Bobby, Tegaskan Pentingnya Pemahaman Wewenang
Edy secara implisit menyindir Bobby Nasution, yang menurutnya sering berkomentar soal infrastruktur tanpa melihat wewenang dan tanggung jawab yang jelas.
Edy menegaskan, sebagai Gubernur Sumut, dirinya telah melakukan banyak upaya untuk memperbaiki jalan-jalan provinsi yang merupakan salah satu terpanjang di dunia, dengan panjang mencapai 3.005 kilometer.
"Saya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan anggaran yang terbatas. Kita punya anggaran infrastruktur dari APBD yang hanya sekitar Rp 300-400 miliar. Bayangkan, satu kilometer jalan butuh Rp 5 miliar. Jadi, harus ada solusi cerdas, bukan sekadar kritik," kata Edy, menyinggung komentar Bobby yang dinilainya kurang konstruktif.
Skema Multiyears untuk Solusi Jalan Rusak
Edy juga menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan jalan rusak yang kompleks dan mahal, pihaknya telah menerapkan skema multiyears (tahun jamak).
Dengan cara ini, proyek infrastruktur bisa dilanjutkan secara bertahap tanpa memberatkan anggaran dalam satu tahun fiskal.
"Kita tidak bisa memperbaiki ribuan kilometer jalan dalam waktu satu atau dua tahun. Makanya, kami gunakan skema multiyears untuk memastikan pembangunan tetap berjalan, bukan sekadar wacana atau janji," tambah mantan Pangkostrad itu.
Respons terhadap Alokasi Anggaran Infrastruktur Bobby
Menanggapi kritik Bobby yang menyoroti alokasi anggaran Rp 2,7 triliun untuk jalan rusak, Edy menyatakan bahwa Wali Kota Medan itu perlu lebih memahami bagaimana anggaran diatur dan digunakan, terutama dalam konteks jalan provinsi dan jalan nasional.
Menurut Edy, Bobby seharusnya lebih memahami bahwa anggaran tidak hanya diperuntukkan untuk infrastruktur, tetapi juga sektor lainnya.
"Anggaran itu bukan hanya untuk jalan saja, kita punya kewajiban lain seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Bobby seharusnya tahu itu, apalagi dia bagian dari keluarga besar saya. Namun, saya tetap fokus pada tugas saya, bukan pada komentar yang tidak membantu," tegas Edy.
Beban Utang Pemprov Sumut dan Fokus Edy pada Pembangunan
Edy juga menyinggung tanggung jawab yang dia pikul sejak awal menjabat sebagai gubernur pada 2018, termasuk beban utang Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1,7 triliun yang harus dibayarkan kepada 33 kabupaten/kota di Sumut.
Menurutnya, menyelesaikan utang tersebut sangat penting untuk memastikan kelancaran pembangunan di daerah.
"Sejak saya dilantik, salah satu prioritas utama saya adalah menyelesaikan utang daerah, karena ini menyangkut pembangunan di banyak kabupaten/kota. Kalau saya tidak bayar utang ini, bagaimana mereka bisa membangun? Jadi, saya fokus pada pekerjaan nyata, bukan sekadar bicara," ujarnya.[]
