Medan – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyoroti Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Kadispora) Sumut M. Mahfullah Pratama Daulay hingga Pj Sekda Sumut Muhammad Armand Effendy Pohan terkait kisruh bonus bagi atlet dan pelatih PON 2024 serta Peparnas 2024.

Bobby menilai kekisruhan ini terjadi karena kurangnya koordinasi mereka dengan dirinya sebagai pimpinan.

Sentilan itu disampaikan Bobby saat acara pemberian bonus bagi atlet dan pelatih PON 2024 serta Peparnas 2024.

Sejumlah atlet mengeluhkan berbagai persoalan di hadapan Bobby, mulai dari pemotongan pajak hingga ketimpangan bonus atlet beregu dan individu.

Salah satu atlet yang menyampaikan keluhannya adalah Hamdoni Sihombing, peraih medali emas di nomor lempar cakram. Hamdoni meminta agar pajak yang dibebankan kepada mereka bisa diperingan.

"Mohon kami Pak, kalau bisa pajak kami dibantu. Kalau tidak bisa, setidaknya diperkecil, karena ini cukup memberatkan kami," ujar Hamdoni, Selasa, 25 Maret 2025.

Atlet lain dari cabor drumband juga menyoroti perbedaan besaran bonus antara atlet individu dan beregu. Menurutnya, di PON 2016, bonus yang diterima atlet beregu dan individu tidak dibedakan, namun di PON 2024, perbedaannya sangat mencolok.

"Kami terkejut dengan kebijakan tahun ini. Beregu 11 orang hanya mendapat Rp 25 juta per orang, beregu 22 orang hanya Rp 15 juta, lebih miris lagi peraih perunggu beregu 11 orang cuma Rp 7,5 juta," keluhnya.

Atlet wanita itu mengaku menyumbangkan lima medali emas untuk Sumatera Utara, tetapi hanya menerima bonus Rp 90,2 juta.

"Untuk menyamakan satu medali emas individu, kami harus mengumpulkan 16 medali emas beregu. Ini tidak adil," tambahnya.

Tak hanya itu, atlet dari National Paralympic Committee (NPC) juga menuntut kesetaraan bonus dengan atlet PON. Mereka mempertanyakan mengapa sejak 2016, bonus bagi atlet Peparnas selalu lebih rendah dibandingkan atlet PON.

"Kesalahan kami atlet NPC itu apa, Pak? Kenapa di provinsi lain bisa setara, tetapi di Sumut selalu berbeda? Kami minta kesetaraan," ujar salah satu atlet NPC.

Menanggapi berbagai keluhan ini, Bobby menegaskan bahwa permasalahan ini terjadi karena pejabat terkait tidak berkoordinasi dengannya.

"Pak Sekda, Pak BKAD, Pak Bappeda, dan Dispora, ini akibat tidak koordinasi dengan pimpinan," tegas Bobby.

Ia menambahkan bahwa sejak awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumut, dirinya telah meminta agar seluruh pejabat melaporkan kondisi seperti ini kepadanya agar tidak muncul polemik di kemudian hari.

"Saya sudah bilang dari awal, laporkan semua ke kami. Kami orang baru di sini, mungkin pengetahuan kami tentang kondisi di Sumatera Utara belum sepenuhnya. Kalau seperti ini, tiba-tiba kami harus memveto atau menambah anggaran, yang pening nanti Pak Sekda dan Pak BKAD," tutup Bobby.[]