Medan - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sepatutnya memegang peranan penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di samping pajak dan retribusi.
Namun realitanya BUMD justru kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak demi melanggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Karenanya perlu dilakukan perbaikan tata kelola guna memaksimalkan peran BUMD sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsinya.
Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengikuti rapat koordinasi nasional penguatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMD secara virtual dari Command Center Kantor Wali Kota Medan, Kamis 8 September 2022.
Saat mengikuti rakornas itu, Bobby Nasution turut didampingi Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, Plt Asisten Ekbang Mansyur Syah, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan.
Selain Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian diwakili Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir Balaw dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, rakornas juga menghadirkan sejumlah narasumber yakni Deputi Pencegahan & Monitoring KPK sekaligus Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi Balaw mengajak seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk bersama-sama mengembalikan fungsi dari BUMD yang sesungguhnya.
Oleh karenanya, perlu komitmen dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, baik di tingkat pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah.
"Dengan adanya rakornas ini, diharapkan peran serta dari para gubernur, bupati dan wali kota dapat ikut serta dalam melakukan pembenahan BUMD di wilayah masing-masing sehingga dapat menjadi lebih baik kedepannya," harap Tomsi. []
