Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan akan memanggil semua pihak untuk mengumpulkan data dan informasi guna mengungkap kasus baku tembak antaranggota polisi yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

"Seperti kasus-kasus lainnya, semua pihak akan dimintai keterangan," kata anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, dikutip Jumat, 15 Juli 2022.

Pemanggilan itu, kata dia, merupakan bagian dari hak semua pihak yang masuk dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu, prinsip imparsialitas akan dikedepankan oleh Komnas HAM.

Baca juga: Tak Gabung Tim Polri, Komnas HAM Minta Polisi Transparan Penembakan Brigadir J

Tidak hanya memintai keterangan dari pihak-pihak terkait, Komnas HAM memastikan juga akan mengumpulkan semua barang bukti dari kasus baku tembak yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo.

"Barang bukti tersebut nantinya digunakan sebagai pendukung pengungkapan kasus," ujarnya.

Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dan Brigpol Nopryansah Yosua Hutabarat. (Foto: Twitter Andi Siahaan)

Baca juga: Mahfud Soroti Kasus Brigadir J: Jangan Lindungi Tikus, Terbuka Saja

Komnas HAM juga mengaku telah memiliki pengalaman dalam mengungkap kasus-kasus besar, misalnya kasus kematian Pendeta Yeremia, KM 50, dan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Berkaca dari pengalaman pengungkapan kasus-kasus tersebut, Komnas HAM yakin dapat membantu polisi untuk mengusut tuntas kematian Brigadir J hingga menjadi lebih jelas.

Baca juga: Sudah Meninggal, Brigadir J Masih Dilaporkan Atas Pelecehan Istri Ferdy Sambo

"Yang jelas, kami memastikan akan memanggil pihak-pihak terkait karena keterangannya dibutuhkan sekali," ujar Anam.

Dalam keterangannya, Anam mengatakan Komnas HAM belum bisa memastikan berapa lama tim akan bekerja membantu Polri. Pasalnya, hal itu juga tergantung pada kesiapan pihak yang akan dimintai keterangan, termasuk dari para ahli.

"Komnas HAM juga akan melihat langsung semua tempat atau lokasi yang dibutuhkan," ujarnya.

Komnas HAM mendukung langkah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang melibatkan atau mengajak lembaga HAM itu untuk mengungkap kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J. []