Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menegaskan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan pernah memberikan keuntungan. Ia menyebut dampak positif proyek ini patut dipertanyakan. 

Amin menilai dari sisi keuangan, proyek tersebut akan menjadi beban keuangan yang berkelanjutan bagi pemerintah. Dia mengatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menolak adanya proyek kereta cepat, karena akan menambah utang negara.

"Ini bisa membuat BUMN bangkrut. Secara hitungan bisnis tidak masuk sementara biaya operasional terus berjalan dan menambah hutang negara. Proyek ini akan terus berjalan karena perintah langsung dari presiden," kata Amin Ak di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 November 2022.

Dia mengklaim bahwa pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas aspirasi dari warga Bandung Barat mengenai dampak kereta cepat bagi masyarakat sekitar. 

Politisi Partai PKS ini berpendapat dalam sisi keuntungan secara bisnis, proyek kereta cepat tidak akan dapat keuntungan secara cepat dan dari sisi keuntungan secara sosial.

"Karena pembangunan ini melalui perencanaan yang tidak matang dan menyimpang dalam pengelolaan anggaran negara yang membengkak lebih dari 20 persen," ujarnya.

"Tidak bisa dikatakan berhasil karena banyak masyarakat yang memberikan keluhannya dalam kereta cepat ini. Dalam sisi profit, tidak akan masuk, sampai kapan pun tidak akan untung. Dari sisi benefit, tidak ada juga," sambung Amin.

Sepakat dengan Amin, Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama juga dengan tegas menolak proyek tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti kerugian yang dialami masyarakat. 

Baca juga: Kata Jokowi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dapat Beroperasi Juni 2023

Baca juga: Menhub Libatkan Perguruan Tinggi di Indonesia dalam Proyek Pembangunan Kereta Cepat

"Kami dari fraksi akan menugaskan anggota di komisi terkait untuk menindak lanjuti. Fraksi PKS sudah menolak adanya pembangunan kereta cepat dengan berbagai alasan, mulai dari perencanaan yang tidak dibuat secara matang dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara," ucap Suryadi.[]