News Jum'at, 09 Januari 2026 | 22:01

Bun Joi PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Tata Kelola Permasalahan Sampah, Ekses TPST Bantar Gebang Rawan Longsor

Lihat Foto Bun Joi PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Tata Kelola Permasalahan Sampah, Ekses TPST Bantar Gebang Rawan Longsor Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bun Joi Phiau. Foto: Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Jakarta - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bun Joi Phiau mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan perhatian lebih terhadap Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat (Jabar), yang kapasitas penampungannya kian menipis. Intinya, harus ada evaluasi strategi tata kelola dari hulu.

‎Menurut dia, Pemprov DKI sudah tidak bisa lagi menerapkan solusi tambal sulam terhadap permasalahan yang terjadi di TPST Bantar Gebang. 

‎"Insiden tiga kali longsor antara bulan Mei 2025 sampai Desember 2025 tahun lalu menunjukkan kalau kondisinya sudah pelik,” kata Bun Joi dalam keterangan resmi dikutip Jumat, 9 Januari 2026.

‎Bun Joi mencermati, kapasitas TPST Bantar Gebang saat ini sudah nyaris overload dengan timbulan sampah yang "menggunung", sehingga menimbulkan sejumlah peristiwa yang menjadi sorotan publik.

‎“Kita sudah tidak bisa lagi hanya sekadar memperbaiki tembok-tembok, membangun turap-turap, memindahkan tumpukan-tumpukan sampah di sana ketika longsor seperti itu terjadi. Mau diapakan juga TPST tersebut kondisinya sudah nyaris kepenuhan,” ujarnya.

‎Bun menyarankan Pemprov DKI Jakarta harus mengatasi permasalahan tersebut dari hulu, melakukan tata kelola pengelolaan sampah di ibu kota terlebih dahulu sebelum dikirim ke TPST Bantar Gebang.

‎“Masalahnya ini ada di hulu. Kita memang belum dapat mengelola sampah kita sedemikian rupanya sehingga yang dikirim ke TPST Bantar Gebang juga bisa berkurang,” ujarnya.

‎Ia mengkritisi kurangnya fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Jakarta. Hal itu sangat disayangkan. Sebab, fasilitas TPS3R bisa mengurangi jumlah sampah yang harus dikirim ke TPST Bantar Gebang.

‎“Sampai dengan bulan November tahun lalu, fasilitas TPS3R hanya ada di 20 titik saja. Padahal idealnya, fasilitas tersebut harus ada di masing-masing kecamatan di Jakarta ini,” tutur Bun.

‎Dengan kata lain, lanjutnya, masih separuh dari DKI Jakarta yang belum memiliki TPS3R. Maka itu, Bun mendorong agar Pemprov DKI Jakarta memperbaiki permasalahan ini.

‎Ia mendorong Pemprov DKI membentuk lebih banyak lagi Bank Sampah dan Bidang Pengelolaan Sampah atau BPS di tingkat Rukun Warga (RW).

‎"Dengan demikian, besar harapannya kita bisa terus mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang di masa depan,” kata Bun Joi.

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya