Sidikalang - Di tengah kelangkaan minyak goreng, Bupati Dairi Eddy KA Berutu menggelar kegiatan yang disebutnya operasi pasar murah di beberapa lokasi di Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, pada Rabu, 9 Maret 2022. Operasi pasar menyertakan brosur Partai Golkar.
Saat pasar murah berlangsung, dibagikan brosur yang memuat wajah tiga orang, yaitu foto Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Golkar Sumut Musa Rajekshah, dan foto Bupati Eddy KA Berutu sendiri. Ketiganya berbaju Partai Golkar.
Operasi pasar murah itu kemudian mendapat komentar negatif dari warga setempat, yang diunggah ke media sosial.
Warga menilai kegiatan tersebut tidak sesuai dengan namanya, yakni pasar murah. Sebab, partai berlambangkan pohon beringin itu tetap menjual minyak goreng dengan harga yang dianjurkan pemerintah, yakni Rp 14 ribu per liter.
Baca juga: Airlangga Janjikan Ketersediaan Minyak Goreng Curah
"Pasar murah? Tapi harga minyak goreng 14 ribu satu liter. Sama saja dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah saat ini," ujar warganet, pemilik akun Facebook Putra Dairi Sinaga.
Dihubungi melalui messenger, dirinya pun menganggap, partai tertua tersebut bukanya membantu masyarakat di tengah kesusahan minyak goreng, tapi malah menjualnya.
"Kalau harga Rp 14 ribu, sama saja jualan minyak goreng dengan melibatkan salah satu partai," ujarnya.
Hal senada disampaikan warganet pemilik akun Barukmin. Dia mengatakan bahwa di Kabupaten Pakpak Bharat, pemerintahnya malah memberikan secara gratis. Namun di Kabupaten Dairi malah menjualnya.
"Bupati kabupaten tetangga membagikan secara gratis kepada warga, bupati ini malah jualan," sebutnya. "Membantu masyarakat atau mau jualan minyak goreng ini?" imbuhnya.
Baca juga: Harga Minyak Goreng Kemasan di Sumut Turun Jadi Rp 14 Ribu per Liter
Selain dianggap berjualan minyak goreng, warga juga menyoroti tentang protokol kesehatan. Di mana dalam foto yang dibagikan, ketika kegiatan tersebut berlangsung, warga terlihat berdesak-desakan dan tanpa ada jaga jarak sesuai dengan anjuran pemerintah.
Salah seorang pengurus Partai Golkar Sumut, yang tidak ingin namanya dituliskan, memberikan pandangan bahwa kebijakan itu ada di daerah. "Bukan kebijakan partai," ujarnya.
Ia mengkritik soal kebijakan daerah tersebut, di mana seharusnya harga bukan normal. "Kalau tidak bisa gratis, paling enggak diskon 50 persen. Setidaknya membantu. Ini harga normal pula,"ujarnya.
Ia pun menduga, pembuat kebijakan mau cari untung juga. "Bisa jadi itu pun bantuan dari Golkar Sumut? Nanti saya cek. Terima kasih," tuturnya.
Sementara itu, terkait operasi pasar membawa nama partai ini, Bupati Dairi Eddy KA Berutu belum diperoleh keterangannya secara resmi. []
