Jakarta - Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis Halmahera Selatan (GPM Halsel), Harmain Rusli merespons dugaan tindak pelecehan yang dilakukan Bupati Usman Sidik kepada Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Halsel.
Dugaan pelecehan itu tersebar luas melalui pesan WhatsApp yang dibagikan kepada pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halsel versi Irvan Abdurrahim terkait agenda Musrembang Pemuda yang akan diselenggarakan oleh Bappeda Halsel pada 30 Maret mendatang.
Inti pesan itu menyampaikan agar semua OKP Cipayung bisa hadir dalam acara itu terkecuali GAMKI. Harmain menegaskan, sikap Bupati Usman Sidik itu sudah sangat jelas dengan sengaja mencederai nama organisasi GAMKI DPC Halsel.
"Menurut hemat kami, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, menarik untuk dicermati keberadaan dan peran elite politik lokal. Tumbangnya rezim orde baru menghadirkan ruang yang lebih luas bagi elite politik untuk mengekspresikan keberadaan dan perannya yang sebelumnya terkungkung dominasi pemerintah," kata Harmain meneruskan keterangan tertulisnya, Jumat, 25 Maret 2022.
Dia berpandangan, melemahnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) diikuti dengan berkembangnya situasi kondusif bagi demokratisasi.
Menurutnya, menjadikan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan sebagai alat kontrol jalannya sistem pemerintahan, sehingga pemerintah mampu merealisasikan seluruh kepentingan masyarakat secara luas.
Dia mengatakan, Pemda memiliki tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan sistem pemerintahan.
"Butuh pengontrolan ekstra dari semua kalangan anak Muda, organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan ormas lainnya demi tercapainya masyarakat adil makmur dan selalu menampilkan "senyum saruma". Sehingga Pemda tidak bisa melepaspisahkan antara kepentingan Pemda dan anak muda," ujarnya.
Akan tetapi, lanjutnya, sikap Bupati Halsel saat ini sangat-lah tidak berbanding lurus dengan harapan pemuda dan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan.
"Sebab diduga (sikap ini) menjadi awal dari sebuah kehancuran tatanan kehidupan sosial, yang lambat laun akan tidak mampu mengembalikan senyum masyarakat Halsel, dengan mengacu pada visi misi Pemda saat ini," tuturnya.
Lebih lanjut, Harmain menegaskan bahwa GAMKI Halsel adalah bagian yang tidak bisa dilepaspisahkan dengan sebuah garis perjuangan, pembangunan, serta perkembangan Negeri Saruma Halmahera Selatan.
"Dalam setiap agenda kepemudaan, GAMKI harus dilibatkan demi kemajuan negeri tercinta. Sebab GAMKI, GMKI dan lainnya merupakan bukti keberagaman Moloku Kie Raha, serta merupakan representasi dari negara Pancasila dan falsafah bangsa (Bhinneka Tunggal Ika), meskipun kita berbeda-beda cara pandang, dan lainnya karena itulah aktualisasi konsep demokrasi," katanya.
Oleh sebab itu, DPC GPM Halmahera Selatan mendukung GAMKI menanggapi hal itu dengan menempuh jalur hukum jika hal tersebut mengandung unsur pelanggaran.
"Kami meminta kepada Bupati Halmahera Selatan agar tidak melakukan dugaan tindakan diskriminatif secara institusional yang bisa berujung pada kategori sentimentil sosio politik," tuturnya.
Selain itu, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghadiri Musrembang Pemuda jika GAMKI Halsel tidak diikutsertakan.
"Jika Musrembang Pemuda tidak melibatkan GAMKI, maka GPM Halsel nyatakan sikap tak menghadiri kegiatan tersebut. Sebab Kami menilai ada tebang pilih dalam agenda Musrembang Pemuda, serta ada dugaan diskriminatif kepada GAMKI Halsel. Bagaimana tong bicara pembangunan pemuda jika awalnya sudah ada hal-hal serta tindakan yang inkonstruktif," ucap Harmain Rusli.[]
