Toba - Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Efendi SP Napitupulu yang disampaikan saat perayaan HUT Kabupaten Toba ke-23 pada Rabu, 9 Maret 2022 yang menyebut bahwa Pemkab Toba kurang koordinasi dan kurang responsif terhadap DPRD akhirnya dijawab Bupati Poltak Sitorus.
Poltak mengatakan jika hubungan eksekutif dengan legislatif baik-baik saja. "Baik-baik saja. Kalau masalah yang dikeluhkan kami sudah bicarakan. Waktu itu memang seperti SMP yang di Sitolu Ama, kemudian ada yang di Meat, memang waktu itu ada keterlambatan waktu itu," ujar Poltak usai melantik sejumlah pejabat di ruang balai data kantor bupati pada Jumat, 11 Maret 2022 sore.
Tambah bupati, saat itu dirinya telah membuat peraturan bupati untuk memperbaiki sekolah yang dimaksud. Namun karena waktunya sudah sangat mepet, sehingga OPD terkait tidak berani melaksanakan kegiatan tersebut.
Baca juga: Bupati Toba Tak Paham Komunikasi, Cueki DPRD dan Forkopimda
"Saya sudah buat perbup-nya waktu itu, supaya itu segera dilaksanakan, cuma pada saat itu waktunya sudah sangat mepet. Jadi tidak ada yang berani melakukan karena waktu itu dari P-APBD," ujarnya menjelaskan perihal permintaan DPRD agar dua sekolah yang terkena bencana segera diperbaiki.
Sementara terkait pernyataan Ketua DPRD Toba yang menyebut jika surat mereka beberapa kali tidak berbalas, juga dibenarkan oleh bupati.
"Iya, mungkin ada (surat yang tidak dibalas). Tapi kalau dibilang dengan sengaja kami tidak membalas, ya enggaklah. Tidak ada maksud-maksud gitu ya, karena kurang komunikasi sehingga tidak terbalas. Tapi mungkin ada itu kegiatan, tapi sudah dikoordinasikan, bukan kami tidak baik komunikasinya dengan DPRD," sebutnya mengakhiri.
Sebelumnya, Ketua DPRD Toba Efendi SP Napitupulu mengeluhkan soal sulitnya koordinasi dan komunikasi antara legislatif dengan eksekutif.
Efendi meminta agar eksekutif lebih responsif terhadap masukan-masukan dari DPRD, terlebih selama ini masukan-masukan yang disampaikan DPRD adalah masalah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. [Alex]
