Jakarta - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku tidak tahu apa yang dimaksud State of the Global Islamic Economy (SGIE) atau posisi ekonomi syariah Indonesia secara global.
Hal itu diketahui saat debat cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2023 malam.
Ketidaktahuan Ketua Umum partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut terungkap saat sesi tanya jawab antar sesama Cawapres.
Saat itu, cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka menanyakan pada Cak Imin soal bagaimana caranya menaikkan skor dan peringkat Indonesia dalam SGIE.
“Gus Muhaimin kan Ketua Umum dari PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih,” tanya Gibran.
Mendapat pertanyaan itu, Cak Imin binggung dia pun bertanya balik dan mengaku dirinya baru mengenal dan tidak paham istilah tersebut.
“Terus terang SGIE saya enggak paham. SGIE itu apa?,” tanya Cak Imin.
Menyadari rival debatnya tidak tahu, Gibran menjelaskan.
“Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis, kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of the Global Islamic Economy,"jelas Gibran.
"Misalnya, sekarang yang sudah masuk 10 besar adalah makanan halal kita. Skincare halal kita, fesyen kita, nah itu yang saya maksud Gus. Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih,” ucap Gibran menyindir.
Cak Imin kemudian memberi tanggapan dengan mengatakan bahwa SGIE penting ditanyakan mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia.
Menurut dia, Indonesia bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tapi juga sekaligus memiliki potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia.
“Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menaikkan peringkat kita,” kata Cak Imin.
Menurut dia, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, pemerintah harus menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis terutama bagi UMKM.
Sayangnya, belum selesai dirinya menjawab, waktunya sudah habis sehingga harus berhenti. (*)
